Download Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Rangkuman UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ):

  1. Pengantar dan Tujuan:
    • LLAJ memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas untuk mendorong perekonomian, meningkatkan kesejahteraan umum, dan memperkokoh persatuan bangsa.
    • Disusun untuk menggantikan UU No. 14 Tahun 1992 yang dianggap tidak relevan dengan kondisi terkini.
  2. Asas Penyelenggaraan:
    • Transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, efisiensi, efektivitas, partisipasi, manfaat, dan integrasi.
  3. Ruang Lingkup:
    • Meliputi pembinaan, pengelolaan kendaraan, jaringan lalu lintas, fasilitas jalan, dan registrasi kendaraan.
  4. Kendaraan dan Jalan:
    • Kendaraan terbagi atas kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang) dan tidak bermotor (tenaga manusia/hewan).
    • Penggunaan jalan diatur dengan pembagian kelas jalan berdasarkan kapasitas dan muatan.
  5. Registrasi dan Identifikasi:
    • Kendaraan wajib registrasi untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan teknis, keselamatan, dan pajak.
  6. Keamanan dan Keselamatan:
    • Penekanan pada perlengkapan wajib kendaraan seperti sabuk pengaman, helm, lampu, dan standar keselamatan lainnya.
    • Pelanggaran aturan lalu lintas dikenakan sanksi hukum.
  7. Pengaturan Prasarana dan Angkutan:
    • Jalan, terminal, dan fasilitas pendukung seperti trotoar, halte, lajur sepeda diatur untuk menjamin kelancaran lalu lintas.
    • Pengelolaan dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
  8. Pembinaan dan Penegakan Hukum:
    • Pendidikan lalu lintas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
    • Kepolisian Republik Indonesia berperan dalam penegakan hukum dan pengawasan.
  9. Sistem Transportasi Terintegrasi:
    • Rencana Induk Jaringan LLAJ bertujuan untuk menyelaraskan antar-moda transportasi dan menghubungkan wilayah secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

download UU LLAJ 2009 klik link di bawah ini
https://drive.google.com/file/d/0B79tMYph7q2WY1NEajA3OURyX1k/view?resourcekey=0-TZWbiV5AnaakFkRCOBM3dA

belajar UU LLAJ 2009 dengan menggunakan aplikasi
https://fadliyudaprihadi.com/uullaj2009/

Berikut adalah soal soal pilihan ganda berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) beserta jawabannya, untuk membantu anda belajar

  1. Apa tujuan utama dari penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut UU No. 22 Tahun 2009?
    a. Menjamin pendapatan daerah
    b. Meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar
    c. Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas
    d. Mengurangi kepemilikan kendaraan pribadi
    Jawaban: c
  2. Apa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor menurut UU No. 22 Tahun 2009?
    a. Kendaraan yang digerakkan oleh mesin mekanik, termasuk kereta api
    b. Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, kecuali kendaraan di atas rel
    c. Kendaraan yang menggunakan tenaga manusia atau hewan
    d. Kendaraan yang digunakan untuk keperluan khusus
    Jawaban: b
  3. Apa asas yang digunakan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
    a. Akuntabel, transparan, efisien, dan efektif
    b. Mandiri, berkelanjutan, partisipatif, dan seimbang
    c. Transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, efisiensi, efektivitas, partisipasi, manfaat, integrasi
    d. Berkeadilan, transparan, akuntabel, efisiensi
    Jawaban: c
  4. Apa fungsi utama dari terminal menurut UU LLAJ?
    a. Tempat parkir kendaraan umum
    b. Tempat pergantian moda transportasi
    c. Lokasi istirahat pengemudi kendaraan umum
    d. Area untuk bongkar muat barang
    Jawaban: b
  5. Menurut Pasal 21 UU LLAJ, batas kecepatan paling rendah di jalan bebas hambatan adalah:
    a. 30 km/jam
    b. 40 km/jam
    c. 50 km/jam
    d. 60 km/jam
    Jawaban: d
  6. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan laik jalan. Salah satu persyaratan laik jalan adalah:
    a. Memiliki kaca spion
    b. Efisiensi sistem rem utama
    c. Memiliki sabuk pengaman
    d. Penggunaan lampu kabut
    Jawaban: b
  7. Apa yang dimaksud dengan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas?
    a. Serangkaian usaha untuk memperbaiki infrastruktur jalan
    b. Kegiatan perencanaan, pengadaan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas
    c. Pengelolaan data kendaraan bermotor oleh kepolisian
    d. Penegakan hukum lalu lintas di jalan raya
    Jawaban: b
  8. Dalam Pasal 64, setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan untuk tujuan berikut, kecuali:
    a. Perencanaan pembangunan nasional
    b. Pengendalian kendaraan bermotor
    c. Menentukan harga jual kendaraan
    d. Mendukung operasional manajemen lalu lintas
    Jawaban: c
  9. Menurut UU LLAJ, siapa yang bertanggung jawab dalam menetapkan kelas jalan nasional?
    a. Pemerintah Provinsi
    b. Pemerintah Kabupaten
    c. Pemerintah Pusat
    d. Kepolisian Republik Indonesia
    Jawaban: c
  10. Dalam UU LLAJ, Ruang Lalu Lintas Jalan didefinisikan sebagai:
    a. Jalan raya untuk kendaraan bermotor saja
    b. Jalan khusus untuk transportasi umum
    c. Prasarana yang diperuntukkan bagi kendaraan, orang, dan barang
    d. Jalur khusus sepeda dan pejalan kaki
    Jawaban: c
  11. Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Apa fungsi utama SIM?
    a. Sebagai tanda pengenal pengemudi
    b. Sebagai bukti bahwa pengemudi telah memenuhi syarat untuk mengemudi
    c. Untuk mempermudah registrasi kendaraan bermotor
    d. Untuk keperluan administrasi perpajakan
    Jawaban: b
  12. Apa saja unsur utama dalam sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
    a. Kendaraan, pengguna jalan, dan regulasi
    b. Kendaraan, pengemudi, dan prasarana jalan
    c. Jalan, pengemudi, dan kepolisian
    d. Kendaraan, regulasi, dan fasilitas umum
    Jawaban: b
  13. Apa kewajiban penyelenggara jalan terhadap jalan yang rusak, sebagaimana diatur dalam Pasal 24?
    a. Menutup jalan yang rusak sementara
    b. Memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak
    c. Memperbaiki jalan dalam waktu maksimal satu bulan
    d. Mengalihkan arus lalu lintas
    Jawaban: b
  14. Menurut Pasal 29, Dana Preservasi Jalan digunakan untuk:
    a. Meningkatkan fasilitas lalu lintas
    b. Pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan
    c. Pembiayaan pembuatan jalan tol baru
    d. Penegakan hukum lalu lintas
    Jawaban: b
  15. Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi:
    a. Lampu, sistem kemudi, dan alat peringatan bunyi
    b. Helm, rem, dan kaca spion
    c. Sirene dan lampu isyarat
    d. Sabuk pengaman dan alat pemantul cahaya
    Jawaban: a
  16. Apa yang menjadi dasar penetapan lokasi terminal angkutan umum?
    a. Ketersediaan anggaran daerah
    b. Intensitas lalu lintas dan volume kendaraan
    c. Rencana Tata Ruang Wilayah
    d. Peraturan gubernur dan bupati
    Jawaban: c
  17. Dalam Pasal 68, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan:
    a. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
    b. Surat Izin Mengemudi dan Tanda Uji Kendaraan
    c. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
    d. Sertifikat Registrasi Kendaraan Bermotor
    Jawaban: c
  18. Apa yang dimaksud dengan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dalam UU LLAJ?
    a. Lampu lalu lintas yang mengatur pergerakan kendaraan dan pejalan kaki
    b. Marka jalan yang menunjukkan batas lajur
    c. Sirene kendaraan khusus
    d. Rambu lalu lintas berbentuk lambang dan warna
    Jawaban: a
  19. Menurut UU LLAJ, apa yang menjadi pengertian dari “Angkutan”?
    a. Perpindahan barang dan manusia di jalan tol
    b. Perpindahan orang dan/atau barang dengan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan
    c. Kegiatan transportasi antar kota dan antar provinsi
    d. Sistem distribusi barang secara nasional
    Jawaban: b
  20. Apa yang menjadi salah satu tujuan dari registrasi kendaraan bermotor?
    a. Meningkatkan daya beli masyarakat
    b. Mendukung pengelolaan pendapatan daerah
    c. Mempermudah penegakan hukum dan penyidikan pelanggaran
    d. Menentukan kapasitas kendaraan umum
    Jawaban: c
  21. Apa yang dimaksud dengan fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan lalu lintas?
    a. Terminal dan halte
    b. Trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan, dan halte
    c. Lampu lalu lintas dan marka jalan
    d. Area parkir dan rambu lalu lintas
    Jawaban: b
  22. Apa kewajiban setiap pengemudi terhadap keselamatan pejalan kaki di jalan?
    a. Memberi prioritas pejalan kaki di penyeberangan yang ditentukan
    b. Membunyikan klakson jika ada pejalan kaki di jalan
    c. Mempercepat kendaraan untuk menghindari pejalan kaki
    d. Tidak perlu memperhatikan pejalan kaki
    Jawaban: a
  23. Dalam Pasal 45, fasilitas apa yang wajib disediakan untuk manusia usia lanjut dan penyandang disabilitas?
    a. Kendaraan khusus
    b. Trotoar khusus
    c. Fasilitas khusus pada trotoar dan tempat penyeberangan
    d. Area parkir khusus
    Jawaban: c
  24. Menurut UU LLAJ, siapa yang berwenang menetapkan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan?
    a. Pemerintah Pusat
    b. Pemerintah Daerah
    c. Kementerian Perhubungan
    d. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    Jawaban: a
  25. Apa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” menurut UU LLAJ?
    a. Peristiwa tidak disengaja di jalan yang melibatkan kendaraan dan menyebabkan korban jiwa atau kerugian
    b. Peristiwa tabrakan antara kendaraan umum
    c. Peristiwa yang terjadi karena kelalaian pengemudi
    d. Kejadian kerusakan jalan akibat cuaca buruk
    Jawaban: a
  26. Apa yang menjadi kewajiban penyelenggara jalan terhadap kendaraan berat atau bermuatan besar?
    a. Memberikan izin khusus untuk melewati jalan lokal
    b. Mengarahkan kendaraan berat ke jalur tertentu yang sesuai kelas jalan
    c. Melarang kendaraan berat melintas di jalan nasional
    d. Membatasi kecepatan kendaraan berat hingga 20 km/jam
    Jawaban: b
  27. Menurut Pasal 57, perlengkapan wajib bagi kendaraan roda empat atau lebih adalah:
    a. Helm, rompi, dan alat komunikasi
    b. Ban cadangan, segitiga pengaman, dan dongkrak
    c. Sabuk pengaman, klakson, dan alat pemadam api ringan
    d. Kunci cadangan dan kaca spion tambahan
    Jawaban: b
  28. Apa yang harus dilakukan jika kendaraan bermotor mengalami perubahan tipe akibat modifikasi?
    a. Memperbarui Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
    b. Melakukan uji tipe ulang dan registrasi ulang
    c. Membuat laporan ke kepolisian setempat
    d. Mengajukan permohonan ke pemerintah daerah
    Jawaban: b

Jika Anda ingin lebih banyak soal atau topik spesifik dari UU ini, beri tahu saya!



Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi Berdasarkan Perpol Nomor 5 Tahun 2021

Pada tahun 2021, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (SIM). Peraturan ini menggantikan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan kebutuhan masyarakat. Berikut adalah poin-poin penting dalam peraturan tersebut:

1. Tujuan dan Dasar Hukum

Perpol Nomor 5 Tahun 2021 bertujuan untuk:

  • Mengatur proses penerbitan SIM agar lebih terintegrasi dan efisien.
  • Meningkatkan kualitas layanan dengan memanfaatkan teknologi modern.

Dasar hukum peraturan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Jenis dan Golongan SIM

Peraturan ini mengklasifikasikan SIM menjadi tiga jenis utama:

  • SIM Ranmor Perseorangan:
    • SIM A: Untuk kendaraan dengan berat maksimal 3.500 kg.
    • SIM B1 dan B2: Untuk kendaraan berat, alat berat, dan kendaraan gandengan.
    • SIM C, CI, dan CII: Untuk sepeda motor dengan kapasitas mesin berbeda.
    • SIM D dan DI: Untuk kendaraan khusus penyandang disabilitas.
  • SIM Ranmor Umum: Meliputi SIM A Umum, B1 Umum, dan B2 Umum.
  • SIM Internasional: Digunakan oleh pengemudi yang berkendara di luar negeri.

3. Masa Berlaku dan Perpanjangan

  • SIM Perseorangan dan Umum berlaku selama lima tahun.
  • SIM Internasional berlaku selama tiga tahun.
  • Perpanjangan dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis, kecuali dalam kondisi luar biasa seperti bencana alam.

Jika SIM habis masa berlaku, pemilik harus mengajukan penerbitan baru, kecuali ada pengecualian atas keputusan Kakorlantas Polri.

4. Persyaratan Penerbitan SIM

Penerbitan SIM mengharuskan pemohon memenuhi beberapa persyaratan:

  • Usia Minimum: Berbeda sesuai jenis SIM (contoh: 17 tahun untuk SIM C, 20 tahun untuk SIM A Umum).
  • Administrasi: Mengisi formulir, melampirkan identitas, dan sertifikat pelatihan mengemudi.
  • Kesehatan: Lolos pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani.
  • Ujian: Meliputi teori, keterampilan melalui simulator, dan praktik.

5. Tahapan Proses Penerbitan

Proses penerbitan SIM melibatkan beberapa tahapan, yaitu:

  1. Pendaftaran: Pemohon mengajukan dokumen dan formulir pendaftaran.
  2. Identifikasi: Verifikasi data melalui foto, sidik jari, dan tanda tangan elektronik.
  3. Pengujian: Pemohon mengikuti ujian teori, simulator, dan praktik.
  4. Pencetakan dan Penyerahan: SIM dicetak dan diserahkan kepada pemohon.
  5. Pengarsipan: Data disimpan secara manual dan elektronik untuk keperluan administrasi.

6. Penandaan SIM untuk Pelanggaran

Perpol ini memperkenalkan sistem penandaan pelanggaran pada SIM melalui akumulasi poin. Poin diberikan untuk pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan, yang dapat mengakibatkan:

  • Penahanan sementara atau pencabutan SIM sementara jika poin mencapai 12.
  • Pencabutan permanen jika poin mencapai 18.

Pemilik SIM yang terkena sanksi pencabutan dapat mengajukan penerbitan SIM baru setelah menjalani pendidikan dan pelatihan mengemudi.

7. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan terhadap penerbitan dan penandaan SIM dilakukan oleh pengawas internal Polri serta pengawas eksternal, termasuk masyarakat. Metode pengawasan meliputi pembinaan, supervisi, dan evaluasi berkala.

Kesimpulan

Perpol Nomor 5 Tahun 2021 mencerminkan upaya Polri untuk meningkatkan tata kelola penerbitan SIM yang modern, transparan, dan akuntabel. Dengan peraturan ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin baik, sekaligus meningkatkan disiplin berlalu lintas melalui mekanisme penandaan SIM yang lebih tegas.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 19 Februari 2021, menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak relevan lagi. Bagi masyarakat yang hendak mengajukan SIM baru atau memperpanjang SIM, memahami aturan ini sangat penting untuk kelancaran proses administrasi.

download Perpol Nomor 5 Tahun 2021
https://peraturan.bpk.go.id/Details/216588/perpol-no-5-tahun-2021

Download SK Dirjen 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitias Parkir

Berikut adalah rangkuman dari Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir:

Tujuan

  1. Memberikan tempat istirahat kendaraan.
  2. Menunjang kelancaran arus lalu lintas.

Ketentuan Umum

  1. Jenis Fasilitas Parkir:
    • Di badan jalan (on-street parking).
    • Di luar badan jalan (off-street parking).
  2. Penempatan Fasilitas Parkir:
    • On-street parking: Tepi jalan atau kawasan parkir terkendali.
    • Off-street parking: Gedung parkir untuk umum atau fasilitas penunjang kegiatan.

Pembangunan Fasilitas Parkir

  1. Kebutuhan Ruang Parkir (SRP): Disesuaikan dengan jenis lokasi (pusat perdagangan, kantor, pasar swalayan, dll.) dan ukuran kendaraan.
  2. Desain Parkir: Mencakup sudut parkir, pola parkir (paralel, menyudut), dan larangan parkir (seperti di dekat jembatan, tikungan, atau tempat tertentu).
  3. Gedung Parkir:
    • Terdapat berbagai tata letak lantai (lantai datar, ramp internal/eksternal, atau gabungan).
    • Tinggi minimal ruang bebas lantai: 2,5 meter.

Pengoperasian

  1. Organisasi: Penyelenggaraan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran.
  2. Penetapan Tarif:
    • Berdasarkan jenis fasilitas dan lokasi.
    • Tarif dapat digunakan untuk mengendalikan lalu lintas.
  3. Tata Cara Parkir:
    • Dengan atau tanpa pengendalian parkir (pintu otomatis atau manual).

Pemeliharaan

  1. Pelataran Parkir:
    • Dibersihkan secara rutin, diperbaiki jika berlubang.
  2. Marka dan Rambu:
    • Dicatat ulang dan dibersihkan secara berkala.
  3. Fasilitas Penunjang: Termasuk lampu penerangan, pos petugas, dan alat pencatat waktu.

Keputusan ini bertujuan menciptakan fasilitas parkir yang aman, tertata, dan mendukung kelancaran lalu lintas.

link download SK Dirjen 272/HK.105/DRJD/96

https://drive.google.com/file/d/0B79tMYph7q2WQ2ZrR2tYU2ZVMk0/view?resourcekey=0-FDgz-jglsn6QX0sP0-8TXA


Berikut adalah 10 pertanyaan pilihan ganda berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir:

Pertanyaan 1

Apa tujuan utama penyelenggaraan fasilitas parkir menurut SK Dirjen 272?
A. Menambah pemasukan daerah
B. Mengurangi jumlah kendaraan di jalan
C. Memberikan tempat istirahat kendaraan dan menunjang kelancaran lalu lintas
D. Meningkatkan jumlah parkir kendaraan di badan jalan
Jawaban: C

Pertanyaan 2

Jenis fasilitas parkir dibagi menjadi dua, yaitu?
A. Fasilitas khusus dan umum
B. Parkir komersial dan parkir non-komersial
C. Parkir di badan jalan dan di luar badan jalan
D. Parkir tetap dan parkir sementara
Jawaban: C

Pertanyaan 3

Fasilitas parkir di luar badan jalan yang disediakan untuk menunjang kegiatan bangunan utama disebut?
A. Gedung parkir umum
B. Fasilitas parkir penunjang
C. Kawasan parkir terkendali
D. Taman parkir swasta
Jawaban: B

Pertanyaan 4

Apa yang dimaksud dengan satuan ruang parkir (SRP)?
A. Ruang parkir kendaraan yang hanya digunakan untuk sepeda motor
B. Ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan beserta ruang bebasnya
C. Tempat parkir yang hanya dikhususkan untuk kendaraan besar
D. Ruang parkir untuk kendaraan yang bersifat sementara
Jawaban: B

Pertanyaan 5

Berikut adalah larangan parkir yang ditetapkan, kecuali?
A. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki
B. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan
C. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah pintu masuk gedung
D. Sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang
Jawaban: C

Pertanyaan 6

Sudut parkir yang dianggap paling efektif untuk memaksimalkan ruang parkir adalah?
A. 0 derajat
B. 30 derajat
C. 45 derajat
D. 90 derajat
Jawaban: D

Pertanyaan 7

Penetapan tarif parkir tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga untuk?
A. Memperbaiki kondisi jalan
B. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi
C. Menambah pemasukan daerah
D. Menyediakan parkir gratis di area tertentu
Jawaban: B

Pertanyaan 8

Siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan keputusan ini?
A. Menteri Perhubungan
B. Kepala Dinas LLAJ tingkat I dan II
C. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan
D. Kakanwil di lingkungan Departemen Perhubungan
Jawaban: D

Pertanyaan 9

Berapa tinggi minimum ruang bebas dalam gedung parkir?
A. 2 meter
B. 2,5 meter
C. 3 meter
D. 3,5 meter
Jawaban: B

Pertanyaan 10

Apa fungsi utama marka dan rambu jalan di fasilitas parkir?
A. Sebagai alat untuk mengatur tarif parkir
B. Untuk mempercepat waktu parkir kendaraan
C. Sebagai pemandu dan penunjuk bagi pengemudi saat parkir
D. Untuk menandai kendaraan yang parkir lebih dari batas waktu
Jawaban: C

link download SK Dirjen 272/HK.105/DRJD/96

https://drive.google.com/file/d/0B79tMYph7q2WQ2ZrR2tYU2ZVMk0/view?resourcekey=0-FDgz-jglsn6QX0sP0-8TXA

Download Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan:

  1. Tujuan Peraturan
    • Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta angkutan jalan dengan menyusun pedoman teknis perlengkapan jalan.
  2. Ruang Lingkup Perlengkapan Jalan
    Perlengkapan jalan yang diatur mencakup:
    • Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)
    • Rambu Lalu Lintas
    • Marka Jalan
    • Alat Penerangan Jalan
    • Pagar Pengaman
    • Cermin Tikungan
    • Tanda Patok Tikungan (Delineator)
    • Pita Penggaduh
    • Alat Pengendali Pemakai Jalan.
  3. Persyaratan Teknis
    • Perlengkapan jalan harus dibuat dari bahan yang lulus uji laboratorium resmi.
    • Setiap jenis perlengkapan memiliki spesifikasi teknis dan umur pakai tertentu, misalnya:
      • APILL: 5 tahun
      • Marka Jalan: 2 tahun
      • Pita Penggaduh: 2 tahun.
  4. Pengadaan, Pemasangan, dan Pemeliharaan
    • Pengadaan: Melalui inventarisasi kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, hingga penentuan lokasi pemasangan.
    • Pemasangan: Dilakukan sesuai pedoman teknis, memastikan fungsi dan keselamatan jalan.
    • Pemeliharaan: Melibatkan perbaikan, penggantian, dan pengawasan rutin terhadap kinerja perlengkapan jalan.
  5. Pengawasan
    • Dilakukan oleh Direktorat yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah Ditjen Perhubungan Darat.
  6. Ketentuan Peralihan
    • Perlengkapan jalan yang sudah terpasang wajib menyesuaikan dengan peraturan ini dalam waktu 5 tahun sejak ditetapkan.
  7. Ketentuan Penutup
    • Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya yang telah berlaku.
  8. Lampiran
    • Memuat spesifikasi teknis rinci, metode pengujian, dan gambar teknis perlengkapan jalan seperti APILL, rambu, marka, pagar pengaman, hingga perlengkapan tambahan seperti cermin tikungan.

Kesimpulan: Peraturan ini bertujuan memastikan standar teknis dalam pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan untuk mendukung keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

link download peraturan
https://drive.google.com/file/d/1AMp1Ov6_K0B08f_1CJjk6icZLW9793pl/view?usp=drive_link

rekomendasi aplikasi UU LLAJ
http:// https://fadliyudaprihadi.com/uullaj2009/

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : SK.7234/AJ.401/DRJD/2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

MENIMBANG : a. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, perlu disusun petunjuk teknis perlengkapan jalan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
  4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
  5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2006;
  6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

  1. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
  2. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna jalan.
  3. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
  4. Alat Penerangan Jalan adalah bagian bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan/dipasang di kiri/kanan jalan dan atau di tengah (di bagian median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan disekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan (intersection), jalan layang (interchange, overpass, fly over), jembatan dan jalan di bawah tanah (underpass, terowongan).
  5. Pagar pengaman adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan lagi agar tidak keluar dari jalur lalu lintas.
  6. Cermin tikungan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai alat untuk membantu jarak pandang pengemudi kendaraan bermotor.
  7. Tanda patok tikungan (delineator) adalah suatu unit konstruksi yang berada di tunda yang dapat memantulkan cahaya (reflektif) berfungsi sebagai pengarah dan sebagai peringatan bagi pengemudi pada waktu malam hari, bahwa di sisi kiri atau kanan delineator adalah daerah bahaya.
  8. Pita penggaduh adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan.
  9. Alat pengendali pemakai jalan adalah alat yang digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu.
  10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II
PERSYARATAN TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan dalam Peraturan ini merupakan pedoman dalam pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan.

(2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
b. rambu lalu lintas;
c. marka jalan;
d. alat penerangan jalan;
e. pagar pengaman;
f. cermin tikungan;
g. tanda patok tikungan (delineator);
h. pita penggaduh;
i. alat pengendali pemakai jalan.

(3) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i harus dibubuhi Stiker.

(4) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan perlengkapan jalan.

Pasal 3

Spesifikasi dan gambar teknis perlengkapan jalan dan stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

(1) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terbuat dari bahan yang telah lulus uji.

(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium di Direktorat Jenderal.

(3) Dalam hal Direktorat Jenderal belum mempunyai laboratorium, pengujian perlengkapan jalan dapat dilakukan di laboratorium resmi dalam negeri atau luar negeri.

(4) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuktikan dengan sertifikat hasil uji bahan perlengkapan jalan.

Bagian Kedua
Jenis Perlengkapan Jalan

Pasal 5

(1) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berfungsi untuk pengaturan lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki.

(2) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan tenaga listrik dan/atau tenaga surya.

(3) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. alat pemberi isyarat lalu lintas untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki; dan
b. alat pemberi isyarat lalu lintas untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan (warning light).
(4) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki umur teknis 5 (lima) tahun.

Pasal 6

(1) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
(2) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
a. daun rambu; dan
b. tiang rambu.
(3) Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki umur teknis selama 5 (lima) tahun.

Pasal 7

(1) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan, atau menuntun Pengguna Jalan dalam berlalu lintas.
(2) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peralatan; atau
b. tanda.
(3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
a. paku jalan;
b. alat pengarah lalu lintas sementara; dan
c. pembagi lajur atau jalur sementara.
(4) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
a. marka membujur;
b. marka melintang;
c. marka serong;
d. marka lambang;


link download peraturan
https://drive.google.com/file/d/1AMp1Ov6_K0B08f_1CJjk6icZLW9793pl/view?usp=drive_link


rekomendasi aplikasi UU LLAJ
http:// https://fadliyudaprihadi.com/uullaj2009/

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Berdasarkan PM No. 98 Tahun 2013 dan Perubahan PM No. 29 Tahun 2015

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan transportasi umum di Indonesia, Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. Peraturan ini kemudian diperbarui dengan PM No. 29 Tahun 2015, yang menambahkan ketentuan baru guna memperkuat aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna transportasi umum.

Tujuan dan Cakupan SPM

SPM bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna angkutan umum mendapatkan layanan yang sesuai standar yang meliputi:

  1. Keamanan
  2. Keselamatan
  3. Kenyamanan
  4. Keterjangkauan
  5. Kesetaraan
  6. Keteraturan

Standar ini berlaku untuk berbagai jenis layanan angkutan umum, termasuk:

  • Angkutan lintas batas negara.
  • Angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP).
  • Angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP).
  • Angkutan perkotaan.
  • Angkutan perdesaan.

Perubahan Utama dalam PM No. 29 Tahun 2015

PM No. 29 Tahun 2015 memperkenalkan beberapa perubahan signifikan pada peraturan sebelumnya, terutama pada aspek keselamatan dan kenyamanan. Berikut adalah beberapa perubahan utama:

1. Penambahan Indikator Keselamatan

  • Jam Istirahat Pengemudi: Pengemudi wajib memiliki waktu istirahat yang cukup untuk menghindari kelelahan.
  • Peralatan Keselamatan: Penambahan alat keselamatan seperti pemukul kaca, alat pemadam api ringan (APAR), sabuk keselamatan, dan kelistrikan untuk audio-visual.
  • Pintu Darurat: Kendaraan wajib dilengkapi pintu darurat, terutama pada bus besar.

2. Larangan Merokok

Larangan merokok di dalam kendaraan diterapkan untuk meningkatkan kenyamanan dan kesehatan penumpang.

3. Standar Suhu Udara

Kendaraan yang dilengkapi AC harus mempertahankan suhu di dalam kendaraan pada kisaran 20–22°C.

4. Sanksi yang Lebih Tegas

PM No. 29 Tahun 2015 menambahkan sanksi pidana selain sanksi administratif. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar, seperti pencabutan izin operasional bagi perusahaan yang tidak mematuhi standar.

Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Umum

Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab memastikan kendaraan mereka memenuhi SPM, termasuk:

  • Melakukan pemeriksaan fisik kendaraan secara berkala.
  • Menyediakan fasilitas dan peralatan sesuai dengan standar.
  • Memberikan pelatihan rutin kepada pengemudi minimal satu kali setahun.

Masa Penyesuaian

Perusahaan angkutan diberi waktu tiga tahun sejak diberlakukannya PM No. 29 Tahun 2015 untuk menyesuaikan standar layanan mereka. Masa penyesuaian ini dimaksudkan untuk memberikan kelonggaran bagi perusahaan agar dapat memenuhi standar tanpa mengganggu operasional.

Kesimpulan

Dengan diberlakukannya PM No. 98 Tahun 2013 dan perubahannya dalam PM No. 29 Tahun 2015, pemerintah berupaya menciptakan layanan transportasi umum yang lebih aman, nyaman, dan terjangkau. Implementasi peraturan ini memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, operator angkutan umum, dan masyarakat pengguna layanan. Dengan standar yang jelas dan sanksi yang tegas, diharapkan kualitas transportasi umum di Indonesia dapat terus meningkat sehingga menjadi pilihan utama masyarakat.

link download peraturan
PM No. 98 Tahun 2013
https://peraturan.bpk.go.id/Details/147747/permenhub-no-98-tahun-2013
PM No. 29 Tahun 2015
https://peraturan.bpk.go.id/Details/103409/permenhub-no-29-tahun-2015

PP No. 32 Tahun 2011 Apakah masih berlaku?

Perubahan PP No. 32 Tahun 2011 menjadi PP No. 30 Tahun 2021 dalam konteks pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan membawa sejumlah revisi dan penyesuaian. Berikut poin-poin utama yang diubah atau disesuaikan dalam peraturan ini:

1. Peningkatan Fokus pada Keselamatan Lalu Lintas

  • Dalam PP No. 30 Tahun 2021, perhatian terhadap keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan ditingkatkan dengan memasukkan pendekatan manajemen keselamatan yang lebih rinci.
  • Penegasan tanggung jawab penyelenggara lalu lintas dalam mengintegrasikan aspek keselamatan dalam setiap kegiatan rekayasa dan manajemen lalu lintas.

2. Penguatan Pengaturan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

  • Ada penyesuaian prosedur dan persyaratan dalam pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
  • Perubahan mengatur secara lebih spesifik kriteria bangunan atau kegiatan yang wajib melakukan Andalalin.
  • Penekanan pada integrasi hasil Andalalin dengan izin mendirikan bangunan dan izin usaha.

3. Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

  • PP No. 30 Tahun 2021 memperkenalkan pendekatan lebih dinamis untuk Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, termasuk strategi pengelolaan parkir, pembatasan kendaraan pribadi, dan optimalisasi angkutan umum.
  • Penyesuaian ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi mobilitas.

4. Penguatan Koordinasi Antar-Pemangku Kepentingan

  • Dalam PP yang baru, ditekankan perlunya koordinasi yang lebih baik antara kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan lalu lintas.
  • Penambahan mekanisme evaluasi dan pelaporan terpadu.

5. Penggunaan Teknologi dalam Manajemen Lalu Lintas

  • Peraturan baru lebih menekankan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung manajemen dan rekayasa lalu lintas.
  • Termasuk pengembangan sistem pemantauan berbasis digital dan aplikasi pintar untuk analisis data lalu lintas.

6. Peningkatan Peran Masyarakat

  • Dimasukkannya ketentuan tentang peran serta masyarakat dalam mendukung keselamatan dan pengelolaan lalu lintas.
  • Edukasi dan kampanye kesadaran berlalu lintas menjadi bagian penting dari pendekatan ini.

7. Sanksi dan Penegakan Hukum

  • Penegasan ulang mekanisme penegakan hukum bagi pelanggaran ketentuan Andalalin, manajemen lalu lintas, dan keselamatan jalan.
  • Peningkatan sanksi administratif untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan.

8. Penyesuaian dengan Perkembangan Infrastruktur

  • Perubahan ini juga mencakup adaptasi terhadap pembangunan infrastruktur modern, seperti jalan tol, simpang susun, dan fasilitas angkutan umum berbasis rel.

PP No. 30 Tahun 2021 pada dasarnya bertujuan memperkuat pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia untuk menghadapi tantangan modern seperti urbanisasi, kemacetan, dan keselamatan.

Penjelasan lebih rinci terkait poin poin yang diubah pada PP No. 32 Tahun 2011,


Berdasarkan dokumen PP No. 30 Tahun 2021 dan PP No. 32 Tahun 2011, berikut adalah rincian pasal-pasal yang direvisi secara lengkap:


Pasal-Pasal yang Direvisi pada PP No. 32 Tahun 2011 oleh PP No. 30 Tahun 2021

1. Pasal 2 hingga Pasal 9:
Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

  • Pasal-Pasal yang Direvisi:
    • Pasal 2 mengatur kewajiban melakukan Andalalin untuk setiap rencana pembangunan yang dapat menimbulkan gangguan lalu lintas.
    • Pasal 3 hingga 5 mengatur kategori kegiatan, infrastruktur, dan tanggung jawab pengembang untuk melaksanakan Andalalin sesuai skala dampak lalu lintas (rendah, sedang, tinggi).
    • Pasal 6 memuat rincian dokumen Andalalin, termasuk perencanaan, metodologi analisis, simulasi kinerja lalu lintas, dan rekomendasi teknis.
    • Pasal 7 hingga 9 mengatur prosedur persetujuan dokumen Andalalin, mekanisme elektronik pengajuan, serta peran pemerintah pusat dan daerah.

Perubahan Utama:

  • Penekanan pada integrasi Andalalin dengan dokumen analisis lingkungan hidup dan perizinan berbasis risiko.
  • Sistem elektronik diperkenalkan untuk mendukung proses persetujuan Andalalin.

2. Pasal 10 hingga Pasal 15:
Tentang Penilaian, Pemantauan, dan Sanksi Administratif

  • Pasal-Pasal yang Direvisi:
    • Pasal 10 menjelaskan tugas tim evaluasi Andalalin untuk memberikan penilaian teknis.
    • Pasal 11 hingga 12 menetapkan kewajiban pengembang untuk membuat pernyataan kesanggupan dan mekanisme pemantauan pelaksanaan Andalalin.
    • Pasal 13 hingga 15 mengatur sanksi administratif, termasuk peringatan tertulis, denda, dan pembatalan izin jika kewajiban Andalalin tidak dipenuhi.

Perubahan Utama:

  • Penambahan mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala oleh tim yang ditunjuk pemerintah.
  • Sanksi administratif lebih tegas, mencakup denda dan pembatalan izin usaha.

3. Pasal 16 hingga Pasal 18:
Tentang Pengujian Kendaraan dan Infrastruktur Lalu Lintas

  • Pasal-Pasal yang Direvisi:
    • Pasal 16 menekankan pentingnya pengujian teknis kendaraan oleh unit pelaksana resmi yang kompeten.
    • Pasal 17 hingga 18 memperkenalkan standar pengujian baru dan mekanisme kalibrasi peralatan secara berkala.

Perubahan Utama:

  • Standar teknis diperbarui untuk mengakomodasi teknologi baru dalam kendaraan dan alat pengujian.

4. Pasal 44 hingga Pasal 50:
Tentang Fasilitas Penimbangan dan Infrastruktur Penunjang

  • Pasal-Pasal yang Direvisi:
    • Pasal 44 hingga 45 mengatur penyelenggaraan fasilitas penimbangan kendaraan untuk memastikan muatan sesuai dengan kapasitas jalan.
    • Pasal 46 hingga 50 menambahkan fasilitas pendukung seperti alat pemindai dimensi kendaraan dan sistem informasi digital.

Perubahan Utama:

  • Digitalisasi proses penimbangan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
  • Penambahan fasilitas pendukung untuk memperbaiki pengawasan kendaraan.

Perubahan Teknis Lain

Pada Pasal 61 PP No. 30 Tahun 2021, disebutkan bahwa pasal-pasal dari PP No. 32 Tahun 2011 yang dicabut mencakup:

  • Pasal 47 hingga Pasal 59 pada PP No. 32 Tahun 2011, dengan ketentuan ini digantikan oleh regulasi baru di PP No. 30 Tahun 2021.

Pasal-pasal tersebut kini telah diintegrasikan dengan pendekatan baru, seperti penerapan sistem berbasis elektronik untuk dokumen Andalalin, penegakan hukum melalui sanksi administratif, serta tata cara pengelolaan kebutuhan lalu lintas yang lebih modern.


Kesimpulan

Revisi ini berfokus pada:

  1. Integrasi Andalalin dengan izin usaha berbasis risiko.
  2. Digitalisasi proses pelaporan dan evaluasi dampak lalu lintas.
  3. Peningkatan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan.
  4. Peningkatan standar teknis pengujian kendaraan dan infrastruktur lalu lintas.

Belajar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Istilah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mungkin masih terdengar awam oleh sebagian orang, padahal manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari hal hal yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. lalu apa itu pengertian lalu lintas dan angkutan jalan?

pengertian LLAJ sudah dijelaskan pada pasal 1 dalam Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan tahun 2009 yang bisa anda baca di sini
https://fadliyudaprihadi.com/uullaj2009/bab-i-ketentuan-umum-pasal-1-uu-llaj-2009/

bagaimana, apakah sudah dibaca? baik, mungkin bagi yang belum terbiasa membaca peraturan perundang undangan merasa sulit memahami istilah penjelasannya. saya akan berikan pengertian dari sumber lain agar lebih mudah dimengerti.

Lalu lintas jalan adalah pergerakan kendaraan dan orang di jalan raya, yang mencakup semua kegiatan yang terjadi saat kendaraan bergerak, berhenti, atau parkir, serta interaksi antara pengguna jalan (seperti pengemudi, pejalan kaki, dan pengendara sepeda). Lalu lintas juga mencakup sistem pengaturan dan pengawasan untuk memastikan kelancaran, keselamatan, dan ketertiban di jalan.

Angkutan jalan merujuk pada sarana dan prasarana yang digunakan untuk memindahkan barang atau penumpang di jalan raya. Ini melibatkan segala bentuk transportasi yang menggunakan kendaraan bermotor atau non-motor untuk perjalanan atau pengangkutan, seperti bus, truk, taksi, mobil pribadi, sepeda motor, dan kendaraan lainnya. Angkutan jalan ini bisa berupa angkutan umum (seperti bus dan angkutan kota) atau angkutan pribadi (seperti mobil pribadi dan sepeda motor).

lalu asas apa saja yang perlu diperhatikan untuk menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan?
anda bisa melihat pada pasal 2 dalam UU LLAJ 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan : Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan
memperhatikan: a. asas transparan; b. asas akuntabel; c. asas berkelanjutan; d. asas partisipatif; e. asas bermanfaat; f. asas efisien dan efektif; g. asas seimbang; h. asas terpadu; dan i. asas mandiri.

berikut saya carikan pengertian dari asas asas dalam UU LLAJ 2009, mohon dikoreksi jika ada pengertian yang salah.
a. Asas Transparan
Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Informasi terkait kebijakan, regulasi, dan pelaksanaannya harus jelas dan mudah dipahami.

b. Asas Akuntabel
Pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka.

c. Asas Berkelanjutan

dua instrumen utama untuk mewujudkan asas berkelanjutan:

  1. Pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan. Kendaraan yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dapat dikendalikan.
  2. Rencana umum pembangunan dan pengembangan jaringan LLAJ. Pembangunan jaringan jalan dan fasilitas transportasi harus direncanakan dengan memperhatikan kualitas dan keberlangsungan fungsi lingkungan.

d. Asas Partisipatif
Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sistem lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik.

e. Asas Bermanfaat
Sistem lalu lintas dan angkutan jalan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, dan kesejahteraan.

f. Asas Efisien dan Efektif
Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus memanfaatkan sumber daya secara optimal, baik waktu, biaya, maupun tenaga, untuk mencapai hasil yang maksimal.

g. Asas Seimbang
Penyelenggaraan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan nasional, regional, dan lokal; antara kendaraan bermotor dan tidak bermotor; serta antara kebutuhan pengguna jalan dan lingkungan.

h. Asas Terpadu
Sistem transportasi harus terintegrasi antar moda transportasi, wilayah, dan sektor terkait lainnya untuk menciptakan sinergi yang baik.

i. Asas Mandiri
Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus mampu mendukung kemandirian bangsa dalam membangun sistem transportasi yang andal tanpa terlalu bergantung pada pihak luar.

nah, sekarang kita bahas tujuan Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Tujuan Penyelenggaraan LLAJ sudah tertulis pada Pasal 3 dalam UU LLAJ 2009 :
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan: a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Mari kita bedah pengertian dari Pasal 3 UU LLAJ 2009. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pasal 3 menjelaskan tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Berikut adalah penjelasan detail dari masing-masing poin:

a. Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Aman, Selamat, Tertib, Lancar, dan Terpadu
Tujuan ini berfokus pada penyediaan sistem transportasi yang:

  • Aman: Melindungi pengguna jalan dari bahaya kecelakaan atau risiko lainnya.
  • Selamat: Menjamin keamanan pengguna jalan dengan infrastruktur, regulasi, dan teknologi yang mendukung keselamatan.
  • Tertib: Mengatur pergerakan lalu lintas secara sistematis untuk menghindari kekacauan di jalan raya.
  • Lancar: Mengurangi hambatan lalu lintas agar perjalanan lebih efisien.
  • Terpadu: Mengintegrasikan berbagai moda transportasi (darat, laut, udara, dan kereta api) agar saling mendukung dan mempermudah mobilitas.

Tujuan ini juga mengaitkan pentingnya transportasi untuk:

  • Mendukung perekonomian nasional dengan mempermudah distribusi barang dan jasa.
  • Memajukan kesejahteraan umum dengan memperbaiki aksesibilitas masyarakat terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan sosial.
  • Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan membangun konektivitas antarwilayah.
  • Menjunjung tinggi martabat bangsa dengan menciptakan sistem transportasi yang modern, andal, dan berdaya saing global.

b. Terwujudnya Etika Berlalu Lintas dan Budaya Bangsa
Tujuan ini menekankan pentingnya membangun perilaku pengguna jalan yang:

  • Mematuhi aturan lalu lintas.
  • Menghormati hak pengguna jalan lainnya.
  • Memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab atas keselamatan pribadi dan orang lain.

Etika berlalu lintas ini diharapkan menjadi bagian dari budaya bangsa, mencerminkan sikap saling menghormati dan disiplin yang tinggi di masyarakat.

c. Terwujudnya Penegakan Hukum dan Kepastian Hukum
Sistem transportasi yang ideal harus memiliki:

  • Penegakan hukum: Penerapan aturan lalu lintas secara tegas, adil, dan konsisten untuk mencegah pelanggaran dan kecelakaan.
  • Kepastian hukum: Memberikan rasa keadilan dan kejelasan kepada masyarakat dalam menghadapi masalah hukum yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dengan penegakan hukum yang baik, masyarakat diharapkan merasa aman dan terlindungi dalam menggunakan jalan raya.

Kesimpulan Pasal ini menegaskan bahwa tujuan utama pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan adalah untuk menciptakan sistem transportasi yang tidak hanya mendukung mobilitas, tetapi juga mendukung pembangunan nasional, membangun budaya disiplin, dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 98 Tahun 2013
Tentang
Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 141 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

download peratuan ini di link bawah ini
https://drive.google.com/file/d/1lCuvvK6xT1XCr38f_LYWtUm_fUp7oKAI/view

PM 98 Tahun 2013 diubah dengan PM 29 tahun 2015
https://drive.google.com/file/d/1TvtRE1Q5dtfsZheazXPqlvdtgQtbRwor/view

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek adalah persyaratan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan
  2. Angkutan Lintas Batas Negara adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melewati lintas batas negara dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
  3. Angkutan Antarkota Antarprovinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek
  4. Angkutan Antarkota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
  5. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu kawasan perkotaan dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek
  6. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan denagn trayek angkutan perkotaan
  7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Pasal 2
(1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
(2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. keamanan
b. keselamatan
c. kenyamanan
d. keterjangkauan
e. kesetaraan dan
f. keteraturan
(3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan jenis pelayanan:
a. angkutan lintas batas negara;
b. angkutan antarkota antarprovinsi;
c. angkutan antarkota dalam provinsi;
d. angkutan perkotaan; dan
e. angkutan perdesaan

Pasal 3
Rincian Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
(1) Untuk memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan pemeriksaan fisik oleh:
a. Direktur Jenderal, untuk:

  1. trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antarnegara;
  2. trayek antarkabupaten/kota yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi;
  3. trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi; dan
  4. trayek perdesaan yang melewati 1 (satu) provinsi

b. gubernur, untuk:

  1. trayek antarkota yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
  2. trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi;
  3. trayek perdesaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten dalam satu provinsi.

c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

d. bupati, untuk:

  1. Trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; dan
  2. Trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.

e. walikota, untuk trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kota.

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 98 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK

lampiran dalam bentuk tulisan

Standard Pelayanan Minimal Keamanan
a. Tiket penumpang
Uraian: Merupakan bukti pembayaran penumpang
Fungsi: Tanda bukti pembayaran dan informasi pelayanan
indikator: Ketersediaan
Nilai/Ukuran/Jumlah: Paling sedikit memuat identitas penumpang, besaran tarif, nomor kursi, asal tujuan, dan tanggal keberangkatan

b. Tanda pengenal bagasi
Uraian: Merupakan bukti barang yang dimasukkan di ruang bagasi
Fungsi: untuk mengidentifikasi barang di bagasi supaya tidak tertukar
Indikator: Ketersediaan
Nilai/Ukuran/Jumlah: memuat nomor bagasi yang ditempelkan pada tiket dan pada barang bagasi

c. Alat pemberi informasi
Uraian: Merupakan perangkat elektronik yang berisi informasi dan komunikasi dengan menggunakan isyarat, gelombang radio dan/atau gelombang satelit
Fungsi: untuk memberikan informasi dan komunikasi terjadinya bahaya di dalam kendaraan
indikator: Ketersediaan, bentu
Nilai/Ukuran/Jumlah: 1. Harus tersedia 2. Lampu isyarat, alat pelacakan,dan/atau alat penunjuk posisi geografis (Global Positioning System)

d. Daftar penumpang (Manifes)
Uraian: Merupakan daftar yang berisi identitas dan jumlah penumpang
Fungsi: untuk mengetahui identitas dan jumlah penumpang
Indikator: ketersediaan
nilai/ukuran/jumlah: paling sedikit memuat nama penumpang, alamat, tanggal perjalanan dan asal tujuan perjalanan

e. Tanda pengenal awak kendaraan
Uraian: 1) Papan informasi mengenai nama pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi 2) Seragam awak kendaraan
Fungsi: sebagai identitas pengemudi agar diketahui penumpang
indikator: ketersediaan
nilai/ukuran/jumlah: harus tersedia

f. Informasi gangguan keamanan
Uraian: Merupakan stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan
Fungsi: Dipergunakan oleh penumpang apabila terjadi gangguan keamanan pada saat pelayanan termasuk pada saat pengemudi ugal-ugalan
indikator: ketersediaan
nilai/ukuran/jumlah: harus tersedia

g. Informasi trayek dan identitas kendaraan
Uraian:
1) Informasi trayek yang dilayani dan dilengkapi logo perhubunga
Fungsi: Sebagai identitas kendaraan untuk diketahui penumpang maupun pengguna jalan lainnya
indikator: Bentuk
nilai/ukuran/jumlah: Ukuran proporsional serta tidak mengganggu pandangan
2) Identitas kendaraan meliputi jenis pelayanan, kelas pelayanan, dan nama perusahaan angkutan umum
Fungsi: untuk memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang akan ditumpangi
indikator: ketersediaan
nilai/ukuran/jumlah: harus tersedia

  1. KESELAMATAN
    a. Pengemudi
    1) Kondisi fisik
    Uraian: pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental
    Fungsi: sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat
    Indikator: Sehat
    Nilai/Ukuran/Jumlah: Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali

2) Kompetensi
Uraian: Pengemudi memiliki pengetahuan mengenali rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan
Fungsi: sebagai bukti pengemudi mengerti etika berlalu lintas
indikator: telah mengikuti pelatihan
Nilai/Ukuran/Jumlah: Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun

b. Lampu Senter
Uraian: Alat bantu penerangan
Fungsi: sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat
indikator: ketersediaan
Nilai/Ukuran/Jumlah: paling sedikit 2 unit

c. Alat pemukul/pemecah kaca (martil)
Uraian: Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat
Fungsi: Memecahkan kaca kendaraan pada saat keadaan darurat
Indikator: Ketersediaan
Nilai/Ukuran/Jumlah: Paling sedikit 1 (satu) pada setiap 2 (dua) jendela
Keterangan: Kaca jendela difungsikan sebagai pintu darurat

d. Alat pemadam api ringan (APAR)
Uraian: Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan
Fungsi: Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran
indikator: Ketersediaan
Nilai/Ukuran/Jumlah: Paling sedikit 1 (satu) tabung atau sesuai dengan kebutuhan dan jenis kendaraan
keterangan: Ukuran disesuaikan dengan jenis kendaraan

e. Fasilitas Kesehatan
Uraian: Berupa perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)
Fungsi: Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan
indikator: Ketersediaan
Nilai/Ukuran/Jumlah: Paling sedikit 1 (satu) kotak perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) berisi:

  1. Kassa steril;
  2. plester perekat;
  3. anti septik; dan
  4. gunting tajam

f. Buku Panduan Penumpang
Uraian: 1. Buku panduan penumpang tentang cara penggunaan fasilitas tanggap darurat pada saat terjadi kecelakaan
Fungsi: memudahkan penumpang untuk menyelamatkan diri dan orang lain pada saat terjadi kecelakaan
indikator: 1. ketersediaan 2. bentuk dan letak
Nilai/Ukuran/Jumlah: 1. Harus tersedia 2. Tidak mudah sobek, rusak dan pudar serta diletakkan di dalam kendaraan

Uraian:2. Buku panduan doa pada saat perjalanan
Fungsi: Memudahkan penumpang untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing
indikator: 1. ketersediaan 2. bentuk dan letak
nilai/Ukuran/Jumlah: Harus tersedia pada setiak tempat duduk 2. Tidak Mudah sobek, rusak, dan pudar serta diletakkan di dalam kendaraan

g. Pintu darurat
Uraian: Berupa jendela yang memungkinkan dilepas pada saat terjadi kecelakaan
Fungsi: Sebagai pintu keluar darurat pada saat terjadi kecelakaan
indikator: ketersediaan
Nilai/Ukuran/Jumlah: Harus tersedia dan mampu menampung semua bus yang dimiliki perusahaan angkutan umum

i. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan

Uraian: Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi
Fungsi: untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO)
Indikator: SOP Pemeriksaan
Nilai/Ukuran/Jumlah: Harus tersedia untuk setiap kendaraan
Keterangan: Pengecekan dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi untuk menjamin kendaraan laik operasi (peraturan pemerintah nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan.

j. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas
Uraian: Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan
Fungsi: untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan
Indikator: Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas
Nilai/Ukuran/Jumlah: Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiaip kendaraan bagi:

  1. penumpang;2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga
  2. KENYAMANAN
    a. Kapasitas angkut
    Uraian: Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut
    Fungsi: untuk menghindari situasi berdasarkan sehingga terdapat ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berdiri maupun duduk
    Indikator: Jumlah penumpang per kendaraan
    Nilai/Ukuran/Jumlah: Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut

b. Fasilitas Utama
Uraian: 1. Tempat duduk
Fungsi: Tempat duduk untuk penumpang sesuai jenis pelayanan yang diberikan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan
Indikator: 1. Susunan tempat duduk
Nilai/ukuran/jumlah: 1. Untuk bus besar dan bus maxi: a. konfigurasi seat 2-3 b. konfigurasi seat 2-2 c. konfigurasi seat 2-1 2. Untuk bus kecil dan bus sedang
indikator: 2. Bahan dasar tempat duduk
Nilai/ukuran/jumlah: terbuat dari busa dan berfungsi dengan baik
Indikator: 3. Lebar tempat duduk
Nilai/ukuran/jumlah: 1. paling sedikit 400 mm 2. paling sedikit 480 mm 3. paling sedikit 650 mm
indikator: 4. Jarak antar tempat duduk
Nilai/ukuran/jumlah: Diukur dari sisi depan sandaran tempat duduk ke sisi belakang sandaran tempat duduk didepannya: 1. paling sedikit 650 mm 2. paling sedikit 850 mm 3. paling sedikit 1200 mm
indikator: 5. Lebar lorong (gangway)
Nilai/ukuran/jumlah: 1. paling sedikit 350 mm 2. paling sedikit 400 mm 3. paling sedikit 400 mm

Uraian: 2. Nomor tempat duduk
Fungsi: Uraian tempat duduk untuk memandu penumpang duduk sesuai dengan nomor yang tertera di tiket dan menciptakan ketertiban di dalam kendaraan untuk menghindari penumpang saling berebut tempat duduk
Indikator: 1. Ketersediaan 2. Bentuk
Nilai/ukuran/jumlah: 1. Harus tersedia 2. Nomor kursi

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : 272/HK.105/DRJ/96
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

SK Dirjen secara lengkap bisa di download pada link berikut

https://drive.google.com/file/d/0B79tMYph7q2WQ2ZrR2tYU2ZVMk0/view?usp=sharing&resourcekey=0-FDgz-jglsn6QX0sP0-8TXA

klik daftar isi di bawah ini untuk bergeser cepat
BAB I KETENTUAN UMUM
A. Pengertian
B. Tujuan
C. Jenis Fasilitas Parkir
D. Penempatan Fasilitas Parkir

BAB II PEMBANGUNAN
A. Penentuan Kebutuhan Parkir
B. Penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP)
C. Desain Parkir di Badan Jalan
D. Desain Parkir di Luar Badan Jalan


BAB III PENGOPERASIAN
A. Pengorganisasian
B. Penetapan Tarif Parkir


BAB IV PEMELIHARAAN
A. Pelataran Parkir
B. Marka dan Rambu Jalan

BAB I
KETENTUAN UMUM
A. Pengertian

  1. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
  2. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan.
  3. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara unutk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu tertentu
  4. Tempat parkir di luar badan jalan (on street parking) adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan
  5. Fasiliats parkir di luar badan jalan (off street parking) adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir.
  6. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas
  7. Satuan ruang parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu. untuk hal hal tertentu bila tanpa penjelasan, SRP adalah SRP untuk mobil penumpang
  8. Jalur sirkulasi adalah tempat, yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.
  9. Jalur gang merupakan jalur antara dua deretan ruang parkir yang berdekatan
  10. Kawasan parkir adalah kawasan atau areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai faslitias parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk

B. Tujuan
Fasilitas parkir bertujuan

  1. memberikan tempat istirahat kendaraan
  2. menunjang kelancaran arus lalu lintas

C. Jenis Fasilitas Parkir

  1. Parkir di badan jalan (on street parking)
  2. Parkir di luar badan jalan (off street parking)

D. Penempatan Fasilitas Parkir

  1. Parkir di badan jalan (on street parking)
    a. Pada tepi jalan tanpa pengendalian
    b. Pada kawasan parkir dengan pengendalian parkir
  2. Parkir di luar badan jalan (off street parking)
    a. Fasilitas parkir untuk umum adalah tempat yang berupa gedung parkir atau taman parkir untuk umum yang diusahakan sebagai kegiatan tersendiri.
    b. Fasilitas parkir sebagai fasilitas penunjang adalah tempat yang berupa gedung parkir atau taman parkir yang disediakan untuk menunjang kegiatan pada bangunan utama.

BAB II
PEMBANGUNAN

A. Penentuan Kebutuhan Parkir

  1. Jenis peruntukan kebutuhan parkir sebagai berikut.
    a. Kegiatan parkir yang tetap
    1) Pusat parkir yang tetap
    2) Pusat perkantoran swasta atau pemerintahan
    3) Pusat perdagangan eceran atau pasar swalayan
    4) Pasar
    5) Sekolah
    6) Tempat rekreasi
    7) Hotel dan tempat penginapan
    8) Rumah sakit

b. Kegiatan parkir yang bersifat sementara
1) Bioskop
2) Tempat pertunjukan
3) Tempat pertandingan olahraga
4) Rumah ibadah

  1. Ukuran kebutuhan ruang parkir pada pusat kegiatan ditentukan sebagai berikut.
    a. Berdasarkan hasil studi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
    1) Kegiatan parkir yang tetap
    a) Pusat perdagangan
b) Pusat Perkantoran

c) Pasar Slawayan

d) Pasar

e) Sekolah/perguruan tinggi


f) Tempat Rekreasi

g) Hotel dan Tempat Penginapan

h) Rumah Sakit

2) Kegiatan Parkir Bersifat Sementara

b) Tempat Pertandingan Olahraga

a) Bioskop

b) Tempat Pertandingan Olahraga

b. Berdasarkan ukuran ruang parkir yang dibutuhkan yang belum tercakup dalam Butir 2.a.

B. Penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP)
Penentuan satuan ruang parkir (SRP) didasarkan atas hal berikut.

  1. Dimensi kendaraan standar untuk mobil penumpang, seperti Gambar II.1 d.

2. Ruang bebas kendaraan parkir
Ruang bebas kendaraan parkir diberikan pada arah lateral dan longitudinal kendaraan. Ruang bebas arah lateral ditetapkan pada saat posisi pintu kendaraan dibuka, yang diukur dari ujung terluar pintu ke badan kendaraan parkir yang ada di sampingnya.
Ruang bebas ini diberikan agar tidak terjadi benturan antara pintu kendaraan dan yang parkir di sampingnya pada saat penumpang turun dari kendaraan. Ruang bebas arah memanjang diberikan di depan kendaraan untuk menghindari benturan dengan dinding atau kendaraan yang lewat jalur gang (aisle). Jarak bebas arah lateral diambil sebesar 5 cm dan jarak bebas arah longitudinal sebesar 30 cm.

3. Lebar bukaan pintu kendaraan
Ukuran lebar bukaan pintu merupakan fungsi karakteristik pemakai kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir.
sebagai contoh, lebar bukaan pintu kendaraan karyawan kantor akan berbeda dengan lebar bukaan pintu kendaraan pengunjung pusat kegiatan perbelanjaan. Dalam hal ini, karakteristik pengguna kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir dipilih menjadi tiga seperti Tabel II. 3

Berdasarkan Butir 1 dan 2, penentuan satuan ruang parkir (SRP) dibagi atas tiga jenis kendaraan dan berdasarkan butir 3, penentuan SRP untuk mobil penumpang diklasifikasikan menjadi tiga golongan, seperti pada Tabel II.4

Besaran satuan ruang parkir untuk tiap jenis kendaraan adalah sebagai berikut.

  1. Satuan Ruang Parkir untuk Mobil Penumpang

2. Satuan Ruang Parkir untuk Bus/Truk

3. Satuan Ruang Parkir untuk Sepeda Motor

C. Desain Parkir di Badan Jalan

  1. Sudut parkir yang akan digunakan umumnya ditentukan oleh:
    a) lebar jalan;
    b) volume lalu lintas pada jalan bersangkutan;
    c) karakteristik kecepatan;
    d) dimensi kendaraan;
    e) sifat peruntukkan sekitarnya dan peranan jalan yang bersangkutan.
  1. Pola Parkir
    a. Pola parkir paralel
    1). pada daerah datar

pada daerah tanjakan

2) pada daerah tanjakan

3) pada daerah turunan

b. Pola parkir menyudut:

  1. Lebar ruang parkir, ruang parkir efektif, dan ruang manuver berlaku untuk jalan kolektor dan lokal
  2. Lebar ruang parkir, ruang parkir efektif, dan ruang manuver berbeda berdasarkan sudut berikut ini.

e) Pada Daerah Tanjakan

f) Pada Derah Turunan

  1. Larangan Parkir
    a. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan

b. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan dengan radius kurang dari 500 m

c. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan

d. 1. Sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang

d.2. Sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang

e. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan

f. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung

g. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau
sumber air sejenis

h. Sepanjang tidak menimbulkan kemacetan dan menimbulkan bahaya

D. Desain Parkir di Luar Badan Jalan

  1. Taman Parkir

a. Kriteria :
· Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD)
· keselamatan dan kelancaran lalu lintas
· kelestarian lingkungan
· kemudahan bagi pengguna jasa
· tersedianya tata guna lahan
· letak antara jalan akses utama dan daerah yang dilayani

b. Pola Parkir Mobil Penumpang :
1) parkir kendaraan satu sisi
Pola parkir ini diterapkan apabila ketersediaan ruang sempit.
a) membentuk sudut 90o
Pola parkir ini mempunyai daya tampung lebih banyak jika
dibandingkan dengan pola parkir paralel, tetapi kemudahan dan
kenyamanan pengemudi melakukan manuver masuk dan keluar ke
ruangan parkir lebih sedikit jika dibandingkan dengan pola parkir
dengan sudut yang lebih kecil dari 900

b) membentuk sudut 30o , 45o, 60o

Pola parkir ini mempunyai daya tampung lebih banyak jika dibandingkan dengan pola parkir paralel, dan kemudahan dan kenyamanan pengemudi melakukan manuver masuk dan keluar ke ruangan parkir lebih besar jika dibandingkan dengan pola parkir
dengan sudut 90 o

2) Parkir kendaraan dua sisi
Pola parkir ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup memadai.
a) membentuk sudut 90o

Pada pola parkir ini, arah gerakan lalu lintas kendaraan dapat satu arah atau dua arah.

b) membentuk sudut 30o, 45o, 60o

3) Pola parkir pulau
Pola parkir ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup luas.
a) membentuk sudut 90 o

b) membentuk sudut 45 o
(1) bentuk tulang ikan tipe A

(2) bentuk tulang ikan tipe B

(3) bentuk tulang ikan tipe C

c. Pola Parkir Bus / Truk

Posisi kendaraan dapat dibuat menyudut 60o ataupun 90o, tergantung dari
luas areal parkir. Dari segi efektivitas ruang, posisi sudut 90o lebih menguntungkan.

1) Pola Parkir Satu Sisi
Pola ini diterapkan apabila ketersediaan ruang sempit.

2) Pola Parkir Dua Sisi

Pola ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup memadai (lebar ruas > 5,6 m ).

d. Pola Parkir Sepeda Motor
Pada umumnya posisi kendaraan adalah 90°. Dari segi efektifitas ruang, posisi sudut 90° paling menguntungkan.

1) Pola Parkir Satu Sisi
Pola ini diterapkan apabila ketersediaan ruang sempit.

2) Pola Parkir Dua Sisi
Pola ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup memadai (lebar ruas > 5,6 m ).

3) Pola Parkir Pulau
Pola ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup luas

e. Jalur Sirkulasi, Gang, dan Modul
Perbedaan antara jalur sirkulasi dan jalur gang terutama terletak pada penggunaaannya.

Patokan umum yang dipakai adalah:

  • panjang sebuah jalur gang tidak lebih dari 100 meter
  • jalur gang yang ini dimaksudkan untuk melayani lebih dari 50 kendaraan dianggap sebagai jalur sirkulasi

Lebar minimum jalur sirkulasi

  • untuk jalan satu arah = 3.5 meter
  • untuk jalan dua arah = 6.5 meter



f. Jalan Masuk dan Keluar

Ukuran lebar pintu keluar-masuk dapat ditentukan, yaitu lebar 3 meter dan panjangnya harus dapat menampung tiga mobil berurutan dengan jarak antarmobil (spacing) sekitar 1,5 meter, Oleh karena itu, panjang-lebar pintu keluar masuk minimum 15 meter.

1). Pintu Masuk dan Keluar Terpisah
Satu jalur : Dua jalur:
b = 3,00 – 3,50 m b = 6,00 m
d = 0,80 – 1,00 m d = 0,80 – 1,00 m
R₁ = 6,00 – 6,50 m R1 = 3,50 – 5,00 m
R₂ = 3,50 – 4,00 m R2 = 1,00 – 2,50 m

2) Pintu Masuk dan Keluar Menjadi Satu

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan pintu masuk dan keluar adalah sebagai berikut.

1) Letak jalan masuk/keluar ditempatkan sejauh mungkin dari persimpangan
2) Letak jalan masuk/keluar ditempatkan sedemikian rupa sehingga kemungkinan konflik dengan pejalan kaki dan yang lain dapat dihindarkan.
3) Letak jalan keluar ditempatkan sedemikian rupa sehingga memberikan jarak pandang yang cukup saat memasuki arus lalu lintas.
4) Secara teoretis dapat dikatakan bahwa lebar jalan masuk dan keluar (dalam pengertian jumlah jalur) sebaiknya ditentukan berdasarkan analisis kapasitas.

Pada kondisi tertentu kadang ditentukan modul parsial, yaitu sebuah jalur gang hanya menampung sebuah deretan ruang parkir di salah satu sisinya.

Jenis modul itu hendaknya dihindari sedapat mungkin. Dengan demikian, sebuah taman parkir merupakan susunan modul yang jumlahnya tergantung pada luas tanah yang tersedia dan lokasi jalan masuk ataupun keluarnya.

g. Kriteria Tata Letak Parkir

Tata letak areal parkir kendaraan dapat dibuat bervariasi, bergantung pada ketersediaan bentuk dan ukuran tempat serta jumlah dan letak pintu masuk dan keluar. Tata letak area parkir dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1). Tata letak pelataran parkir

Tata letak pelataran parkir dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

a). Pintu masuk dan keluar terpisah dan terletak pada satu ruas jalan.



(b) Pintu masuk dan keluar terpisah dan tidak terletak pada satu ruas

c) Pintu masuk dan keluar menjadi satu dan terletak pada satu ruas jalan.

d) Pintu masuk dan keluar yang menjadi satu terletak pada satu ruas berbeda.

  1. Gedung Parkir

a. Kriteria
1) tersedia tata guna lahan;
2) memenuhi persyaratan konstruksi dan perundang-undangan yang berlaku
3) tidak menimbulkan pencemaran lingkungan
4) memberikan kemudahan bagi pengguna jasa.

b. Tata letak gedung parkir dapat diklasifikasikan sebagai berikut.
1). Lantai datar dengan jalur landai luar (external ramp)
Daerah parkir terbagi dalam beberapa lantai rata (datar) yang dihubungkan dengan ramp (Gambar II.43a).

2). Lantai terpisah
Gedung parkir dengan bentuk lantai terpisah dan berlantai banyak dengan ramp yang ke atas digunakan untuk kendaraan yang masuk dan ramp yang turun digunakan untuk kendaraan yang keluar (Gambar II.43b, II.43c dan II.43d). Selanjutnya Gambar II.43c dan II.43d menunjukkan jalan masuk dan keluar tersendiri (terpisah), serta mempunyai jalan masuk dan jalan keluar yang lebih pendek. Gambar II.43b menunjukkan kombinasi antara sirkulasi kedatangan (masuk) dan keberangkatan (keluar).
Ramp berada pada pintu keluar; kendaraan yang masuk melewati semua ruang parkir sampai menemukan tempat yang dapat dimanfaatkan. Pengaturan gunting seperti itu memiliki kapasitas dinamik yang rendah, karena jarak pandang kendaraan yang datang agak sempit.

3). Lantai gedung yang berfungsi sebagai ramp
Pada Gambar II.43e sampai dengan II.43.g terlihat kendaraan yang masuk dan parkir pada gang sekaligus sebagai ramp. Ramp tersebut berbentuk dua arah.
Gambar II.43e memperlihatkan gang satu arah dengan jalan keluar yang lebar. Namun, bentuk seperti itu tidak disarankan untuk kapasitas parkir lebih dari 500 kendaraan karena akan mengakibatkan alur tempat parkir menjadi panjang.

Pada Gambar II.43f terlihat bahwa jalan keluar dimanfaatkan sebagai lokasi parkir, dengan jalan keluar dan masuk dari ujung ke ujung.

Pada Gambar II.43g letak jalan keluar dan masuk bersamaan. Jenis lantai ber-ramp biasanya di buat dalam dua bagian dan tidak selalu sesuai dengan lokasi yang tersedia. Ramp dapat berbentuk oval atau persegi, dengan gradien tidak terlalu curam, agar tidak menyulitkan membuka dan menutup pintu kendaraan.

Pada Gambar II.43h plat lantai horizontal, pada ujung-ujungnya dibentuk menurun ke dalam untuk membentuk sistem ramp. Umumnya merupakan jalan satu arah dan dapat disesuaikan dengan ketersediaan lokasi, seperti polasi gedung parkir lantai datar.

4). Tinggi minimal ruang bebas lantai gedung parkir adalah 2,50 m.

BAB III
PENGOPERASIAN

A. Pengorganisasian

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II, untuk menyelenggarakan fasilitas parkir dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran pada Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II.

Dalam struktur organisasi UPTD, perparkiran mencakup aspek kegiatan sebagai berikut :

  1. aspek administratif, yang mengurus hal-hal nonteknis perparkiran, seperti personalia, keuangan, dan umum;
  2. aspek teknis-operasional, yang mengurus hal-hal teknis perparkiran, seperti perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan.

B. Penetapan Tarif Parkir

Penetapan tarif parkir adalah salah satu cara pengendalian lalu-lintas. Perhitungan tarif parkir tidak didasarkan atas perhitungan biaya investasi dan operasional; juga tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan material dan/atau finansial.
Penetapan tarif parkir dilakukan untuk mengendalikan lalu-lintas melalui pengurangan pemakaian kendaraan pribadi sehingga mengurangi kemacetan di jalan. Melalui penetapan tarif sedemikian rupa, untuk besaran tarif tertentu diharapkan dapat mengurangi niat orang untuk menggunakan kendaraan pribadi.

Berdasarkan jenis fasilitas, pemberlakuan tarif parkir dapat digolongkan seperti berikut.

  1. Golongan A
    a. Badan jalan tanpa tujuan maksud pengendalian parkir
    b. Daerah dengan frekuensi parkir relatif rendah (1,5 kendaraan/SRP/jam)
    c. Parkir dengan waktu yang lama
    d. Daerah perumahan, parkir dapat tanpa pembayaran atau dengan tarif yang rendah
    e. Daerah dengan derajat pengendalian lalu lintas rendah
  2. Golongan B
    a. Badan jalan tanpa maksud pengendalian parkir
    b. Daerah dengan frekuensi parkir relatif tinggi (20 kendaraan/SRP/jam)
    c. Daerah komersial atau pertokoan, tarif parkir dapat diberlakukan relatif tinggi, untuk mengendalikan lalu-lintas
    d. Daerah dengan derajat pengendalian lalu lintas tinggi.
  3. Golongan C

a. Kawasan parkir pada fasilitas parkir umum dengan maksud pengendalian parkir
b. Keluar masuk kendaraan yang dikendalikan melalui karcis dengan waktu tercatat, dapat diberlakukan tarif parkir secara progresif, yang dapat meningkat sesuai dengan lamanya parkir
c. Daerah dengan derajat pengendalian lalu lintas tinggi

Perbandingan tarif parkir yang wajar antara sepeda motor, kendaraan penumpang dan kendaraan truk/bus adalah sebagai berikut. Tarif parkir sepeda motor lebih rendah dan pada tarif parkir kendaraan penumpang dan tarif kendaraan penumpang lebih rendah daripada tarif truk/bus.

Penetapan besar tarif parkir dicantumkan pada peraturan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

C. Tata Cara Parkir

Dalam melaksanakan parkir, baik pengemudi maupun juru parkir harus memperhatikan hal-hal berikut:

  1. batas parkir yang dinyatakan dengan marka jalan pembatas.
  2. keamanan kendaraan, dengan mengunci pintu kendaraan dan memasang rem parkir.

Sesuai dengan jenis fasilitasnya, tata cara parkir adalah sebagai berikut.

  1. Fasilitas parkir tanpa pengendalian parkir :
    a. dalam melakukan parkir, juru parkir dapat memandu pengemudi kendaraan;
    b. juru parkir memberikan karcis bukti pembayaran sebelum kendaraan meninggalkan ruang parkir;
    c. juru parkir harus menghenakan seragam dan identitas.
  2. Fasilitas parkir dengan pengendalian parkir (menggunakan pintu masuk/ keluar) :
    a. pada pintu masuk, baik dengan petugas maupun dengan pintu otomatis, pengemudi harus mendapatkan karcis tanda parkir, yang mencantumkan jam masuk (bila diperlukan, petugas mencatat nomor kendaraan);
    b. dengan dan tanpa juru parkir, pengemudi memikirkan kendaraan sesuai dengan tata-cara parkir;
    c. Pada pintu keluar, petugas harus memeriksa kebenaran karcis tanda parkir, mencatat lama parkir, menghitung tarif parkir sesuai dengan ketentuan, menerima pembayaran parkir dengan menyerahkan karcis bukti pembayaran pada pengemudi.

BAB IV
PEMELIHARAAN

A. Pelataran Parkir

Untuk menjamin agar pelataran tetap dalam kondisi baik, pemeliharaan dilakukan dengan cara :

  1. sekurang-kurangnya setiap pagi hari pelataran parkir dibersihkan agar bebas dari sampah dan air yang tergenang.
  2. pelataran parkir yang sudah berlubang-lubang atau rusak ditambah atau diperbaiki;
  3. secara rutin pada saat tertentu, pelapisan (overlay) pada perkerasan pelataran parkir perlu dilakukan.

Untuk memelihara pelataran parkir itu, perlu diketahui hal-hal berikut :

  1. Pada fasilitas parkir di badan jalan, penambalan atau pelapisan (overlay) dilakukan sesuai dengan pemeliharaan badan jalan oleh instansi pembina jalan.
  2. Pada fasilitas parkir di luar badan jalan, pengelola parkir wajib menyiapkan fasilitas/peralatan pemeliharaan perkerasan pelataran parkir.

B. Marka dan Rambu Jalan

Karena berfungsi sebagai pemandu dan penunjuk bagi pengemudi pada saat parkir, marka dan rambu jalan harus dijaga agar tetap dapat terlihat jelas.

  1. Marka Jalan

a. Secara berkala marka jalan dicat kembali agar terlihat jelas oleh pengemudi.
b. Bersamaan dengan pembersihan pelataran parkir, bagian marka jalan harus dibersihkan secara khusus.

  1. Rambu Jalan

a. Rambu jalan harus diganti apabila sudah tidak terlihat jelas tulisannya atau sudah rusak.
b. Secara rutin daun rambu jalan harus dibersihkan agar tidak tertutup oleh kotoran.

C. Fasilitas Penunjang Parkir

Fasilitas penunjang parkir yang memerlukan pemeliharaan adalah :

  1. pos petugas,
  2. lampu penerangan,
  3. pintu keluar dan masuk,
  4. alat pencatat waktu elektronis dan
  5. Pintu elektronis pada fasilitas parkir dengan pintu masuk otomatis.

SK Dirjen secara lengkap bisa di download pada link berikut

https://drive.google.com/file/d/0B79tMYph7q2WQ2ZrR2tYU2ZVMk0/view?usp=sharing&resourcekey=0-FDgz-jglsn6QX0sP0-8TXA

rekomendasi aplikasi UU LLAJ
https://fadliyudaprihadi.com/uullaj2009/

PM No. 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

PM 82 Tahun 2018 telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021

Selengkakpnya terkait PM 82 Tahun 2018 bisa di lihat di sini
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/102651/permenhub-no-82-tahun-2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Speed Bump adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada area parkir, jalan privat, atau jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan operasional di bawah 10 (sepuluh) kilometer per jam
  2. Speed Hump adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada jalan lokal dan jalan lingkungan dengan kecepatan operasional di bawah 20 (dua puluh) kilometer per jam.
  3. Speed Table adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan pada jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan serta tempat penyeberangan jalan (raised crossing/raised intersection) dengan kecepatan operasional di bawah 40 (empat puluh) kilometer per jam.
  4. Pagar Pengaman adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan agar tidak keluar dari jalur lalu lintas.
  5. Cermin Tikungan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai alat untuk menambah jarak pandang pengemudi kendaraan bermotor.
  6. Patok Lalu Lintas atau Delineator adalah suatu unit konstruksi yang diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya (reflektif) berfungsi sebagai pengarah dan sebagai peringatan bagi pengemudi bahwa di sisi kiri atau kanan merupakan daerah berbahaya.
  7. Pulau Lalu Lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor.
  8. Pita Penggaduh adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan.
  9. Jalur Penghentian Darurat adalah jalur yang disediakan pada jalan yang memiliki turunan tajam dan panjang untuk keperluan darurat atau untuk memperlambat laju kendaraan apabila mengalami kegagalan fungsi sistem pengereman.
  10. Pembatas Lalu Lintas adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk mengarahkan pengemudi kendaraan agar mengikuti arah lalu lintas pada jalur atau lajur yang telah ditetapkan dalam kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas
  11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
  12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II
ALAT PENGENDALI PENGGUNA JALAN

Pasal 2
Alat pengendali pengguna jalan terdiri atas:
a. alat pembatas kecepatan;dan
b. alat pembatas tinggi dan lebar

Pasal 3

(1) Alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a digunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan.

(2) Alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Speed Bump;
b. Speed Hump; dan
c. Speed Table.

(3) Speed Bump sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi:
a. terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa;
b. memiliki ukuran tinggi antara 8 (delapan) sampai dengan 15 (lima belas) sampai dengan 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan kelandaian paling banyak 15 (lima belas) persen;dan
c. memiliki kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 (dua puluh) sentimeter dan warna hitam berukuran 30 (tiga puluh) sentimeter.

(4) Speed hump sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi:
a. terbuat dari bahan badan jalan atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa;
b. ukuran tinggi antara 5 (lima) sampai dengan 9 (sembilan) sentimeter, lebar antara 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) sentimeter dengan kelandaian maksimal 50 (lima puluh) persen;
c. kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 (dua puluh) sentimeter dan warna hitam berukuran 30 (tiga puluh) centimeter.

(5) Speed Table sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi:
a. terbuat dari bahan badan jalan atau blok terkunci dengan mutu setara K-300 untuk material permukaan speed table;
b. memiliki ukuran tinggi antara 8 (delapan) sentimeter sampai dengan 9 cm (sembilan sentimeter), lebar bagian atas 660 cm (enam ratus enam puluh) sentimeter dengan kelandaian paling tinggi 15% (lima belas persen); dan
c. memiliki kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 cm (dua puluh sentimeter) dan warna hitam berukuran 30 cm (tiga puluh sentimeter)

Pasal 4
(1) Alat pembatas tinggi dan lebar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b merupakan kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar kendaraan memasuki suatu ruas jalan tertentu.
(2) Alat Pembatas tinggi dan lebar sebagaimana dimaksud ayat(1) berupa portal atau sepasang tiang yang ditempatkan pada sisi kiri dan sisi kanan jalur lalu lintas.

Pasal 5
(1) Alat pembatas tinggi dan lebar berupa portal jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) mempunyai spesifikasi teknis:
a. jarak lebar antar sisi bagian dalam tiang vertikal paling kecil 2000 mm (dua ribu milimeter) di atas permukaan jalan;
c. ukuran diameter tiang vertikal antara 4 (empat) inci sampai dengan 8 (delapan) inci;
d. ukuran diameter tiang horizontal antara 3 (tiga) inci sampai dengan 6 (enam) inci; dan
e. dilengkapi dengan pengunci yang dapat dibuka sewaktu-waktu dalam keadaan darurat pada bagian atas portal.
(2) Alat pembatas tinggi dan lebar berupa sepasang tiang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) mempunyai spesifikasi teknis:
a. jarak lebar antar sisi bagian dalam tiang vertikal paling kecil 2.000 mm (dua ribu milimeter);
b. tinggi tiang vertikal paling kecil 1.500 (seribu lima ratus milimeter);dan
c. diameter tiang antara 4 (empat) inci sampai dengan 8 (delapan) inci.
(3) alat pembatas tinggi dan lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terbuat dari bahan pipa besi yang dilapisi bahan anti korosi dan dipasang bahan stiker yang bersifat retroreflektif.

BAB III
ALAT PENGAMAN PENGGUNA JALAN

Pasal 6
Alat Pengaman jalan terdiri atas:
a. Pagar Pengaman (guardrail);
b. Cermin Tikungan;
c. Patok Lalu Lintas (delineator)
d. Pulau Lalu Lintas
e. Pita Penggaduh;
f. Jalur Penghentian Darurat; dan
g. Pembatas Lalu lintas.

Pasal 7

(1) Pagar Pengaman (guardrail) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, meliputi:
a. Pagar Pengaman Kaku (rigid);
b. Pagar Pengaman Semi Kaku;
c. Pagar Pengaman Fleksibel; dan

(2) Pagar Pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan tanda dari bahan bersifat reflektif dengan warna:
a. merah pada sisi kiri arah lalu lintas.
b. putih pada sisi kanan arah lalu
lintas.

(3) Bahan bersifat reflektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk lingkaran dengan ukuran diameter paling kecil 80 MM (delapan puluh milimeter).

(4) Pagar Pengaman yang dilengkapi dengan tanda dari bahan bersifat reflektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki ukuran jarak pemasangan tanda sebagai berikut:
a. 4 (empat) meter untuk jalan menikung dengan radius tikungan kurang dari 50 (lima puluh) meter;
b. 8 (delapan) meter untuk jalan lurus dengan kecepatan antara 60 (enam puluh) kilometer per jam sampai dengan 80 (delapan puluh) kilometer per jam; dan
d. 20 (dua puluh) meer untuk jalan lurus kecepatan di atas 80 (delapan puluh) kilometer per jam; dan
d. (dua puluh) meter untuk jalan lurus kecepatan di atas 80 (delapan puluh) kilometer per jam

(5) Pemilihan jenis pagar pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan:
a. kecepatan rencana;
b. jarak ruang bebas yang tersedia untuk mengakomodasikan defleksi pagar saat terjadi tabarakan;
c. kekuatan bahan;
d. karakteristik jalan;
e. kondisi geografi;
f. fungsi jalan; dan
g. geometri ruang milik jalan

Selengkakpnya terkait PM 82 Tahun 2018 bisa di lihat di sini
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/102651/permenhub-no-82-tahun-2018