NOMOR PM 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS


klik disini untuk cepat menuju pasal
BAB I KETENTUAN UMUM
pasal 1
BAB II ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
bagian kesatu : Jenis Pusat Kegiatan , Permukiman, dan Infrastruktur
pasal 2
pasal 3
pasal 4
Bagian Kedua: Kriteria Ukuran Yang Wajib Analisis Dampak Lalu Lintas
pasal 5

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 17 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Menimbang:  bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (5), pasal 5 ayat (5), dan pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

Mengingat:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
  7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  8. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
  9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1555);
  10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS


BAB I – KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
  2. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
  3. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
  4. Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
  5. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
  6. Tenaga Ahli Penyusun adalah orang yang memiliki keahlian secara profesional dan dapat memberikan saran dan pendapat sesuai dengan lingkup keahlian yang dimiliki dalam penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas.
  7. Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas adalah sertifikat yang diberikan kepada Tenaga Ahli Penyusun yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidang penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.
  8. Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas adalah sertifikat yang diberikan kepada petugas yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidang penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.
  9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
  12. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
  13. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.


BAB II – ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 2

  1. Setiap rencana pembangunan yang meliputi:
    a. pusat kegiatan;
    b. permukiman; dan
    c. infrastruktur,
    yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
  2. Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
  3. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 3

  1. Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa bangunan untuk:
    a. kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
    b. kegiatan perkantoran;
    c. kegiatan industri dan pergudangan;
    d. kegiatan pariwisata;
    e. fasilitas pendidikan;
    f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
    g. pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
  2. Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa:
    a. perumahan dan permukiman;
    b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
    c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
  3. Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berupa:
    a. akses ke dan dari jalan tol;
    b. pelabuhan;
    c. bandar udara;
    d. terminal;
    e. stasiun kereta api;
    f. tempat penyimpanan kendaraan (pool);
    g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
    h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Pasal 4

  1. Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
    a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
    b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang; dan
    c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah.
  2. Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
    a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
    b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan
    c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam.

Pasal 5

  1. Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
    a. luas lantai bangunan; atau
    b. luas lahan.
  2. Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
  3. Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
    a. jumlah tempat tidur; atau
    b. luas lantai bangunan.
  4. Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
    a. jumlah dispenser;
    b. jumlah kamar;
    c. jumlah tempat duduk; atau
    d. luas lantai bangunan.

Pasal 6

  1. Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah unit.
  2. Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
    a. jumlah kamar; atau
    b. luas lantai bangunan.

Pasal 7

  1. Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas sesuai dengan:
    a. hierarki;
    b. tipe; atau
    c. kelas.
  2. Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dan huruf g dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan kapasitas.
  3. Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas.
  4. Rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan akses dari/ke jalan eksisting wajib memiliki Analisis Dampak Lalu Lintas.
  5. Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.


BAB II – ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (Lanjutan)

Pasal 8

  1. Dalam hal rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
  2. Dalam hal rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 9

Dalam hal dilakukan perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 10

Kriteria ukuran wajib kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

  1. Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas.
  2. Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;
    b. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas; atau
    c. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk:
    1. memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
    2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.

Pasal 12

  1. Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
    a. perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas;
    b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting);
    c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
    d. analisis distribusi perjalanan;
    e. analisis pemilihan moda;
    f. analisis pembebanan perjalanan;
    g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
    h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
    i. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
    j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
    k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
  2. Perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;

b. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;

c. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;

d. metode analisis bangkitan/tarikan perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda, dan pembebanan jaringan;

e. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;

f. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;

g. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun; dan

h. metodologi penyusunan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

  1. Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan

b. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan kaki, dan pesepeda; dan

c. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.

  1. Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:

a. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;

b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;

c. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan

d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional.

  1. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:

a. peningkatan kapasitas ruas dan/ atau persimpangan jalan;

b. penyediaan angkutan umum;

c. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;

d. manajemen kebutuhan lalu lintas;

e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/ atau taman parkir;

f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;

g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;

h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;

i.  penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;

j. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;

k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;

l.  penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/ atau

m. penyediaan fasilitas penyeberangan.

  1. Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j memuat:

a. pemantauan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, meliputi:

  1. pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
  2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;

b. Pemantauan oleh pengembang atau Pembangun, meliputi:

  1. Pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
  2. pemantauan terhadap faslilitas parkir, dan;
  3. pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

  7. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:

a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;

b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;

c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;

d. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan, dan

e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.


BAB III – KOMPETENSI TENAGA AHLI PENYUSUN

Pasal 25

  1. Tenaga Ahli Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b terdiri atas:
    a. tenaga ahli yang berasal dari dosen; dan
    b. tenaga ahli yang berasal dari non dosen.
  2. Tenaga ahli yang berasal dari dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
    a. pendidikan S-2 (Strata Dua) atau S-3 (Strata Tiga) di bidang transportasi, teknik sipil, atau planologi;
    b. memiliki pengalaman mengajar Analisis Dampak Lalu Lintas paling lama 7 (tujuh) tahun;
    c. memiliki nomor induk dosen nasional yang masih aktif;
    d. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
    e. warga negara Indonesia; dan
    f. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
  3. Tenaga ahli yang berasal dari non dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
    a. pendidikan D-III (Diploma Tiga) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, teknik sipil, atau D-IV (Diploma Empat) di bidang transportasi darat, serta S-1, S-2, atau S-3 di bidang transportasi, teknik sipil, atau planologi;
    b. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
    c. warga negara Indonesia; dan
    d. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

Pasal 26

  1. Tenaga Ahli Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib memiliki kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
  2. Kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Tenaga Ahli Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas tingkat pratama; dan
    b. Tenaga Ahli Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas tingkat utama.

Pasal 27

  1. Kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kualifikasi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
  2. Kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
  3. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diikuti oleh aparatur sipil negara, kecuali akademisi atau dosen yang karena tugasnya melaksanakan fungsi tridharma perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV – KOMPETENSI PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 39

  1. Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib memiliki kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
  2. Kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mampu dan memahami:
    a. sikap dan perilaku sebagai petugas/abdi negara yang profesional dengan dilandasi etika profesi dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia;
    b. peraturan perundang-undangan dalam proses kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas;
    c. pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas;
    d. teknik pengumpulan dan pengolahan data Analisis Dampak Lalu Lintas;
    e. teknik pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas;
    f. perencanaan dan pemodelan transportasi;
    g. tata cara pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas kawasan bangkitan, tarikan, dan pembangunan prasarana transportasi baru;
    h. penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas;
    i. perancangan proses penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
    j. teknik penilaian rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

download PM 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

https://drive.google.com/file/d/1C53JzYsG7lR9DBDERva3I8oLXbtdAz5X/view

DASAR HUKUM PELAYANAN PARKIR

1. Pendahuluan

Parkir merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan. Keberadaan fasilitas parkir diperlukan untuk menunjang aktivitas masyarakat, baik dalam kegiatan perdagangan, perkantoran, pelayanan publik, maupun kegiatan sosial lainnya.

Dalam penyelenggaraannya, pelayanan parkir tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat untuk memarkirkan kendaraan, tetapi juga menyangkut aspek pengelolaan, pemungutan pajak dan retribusi, pengaturan lalu lintas, serta pembagian kewenangan antara pemerintah dan pihak swasta.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai dasar hukum penyelenggaraan pelayanan parkir agar setiap jenis layanan parkir dapat dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan materi yang disampaikan, pelayanan parkir dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

  1. Jasa parkir atau penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.
  2. Tempat khusus parkir milik pemerintah.
  3. Parkir tepi jalan umum.

Ketiga jenis pelayanan tersebut memiliki karakteristik dan dasar hukum yang berbeda, khususnya dalam hal penyelenggaraan, pengelolaan, serta mekanisme pemungutan pendapatan daerah.

2. Jasa Parkir

2.1 Pengertian dan penyelenggaraan jasa parkir

Jasa parkir merupakan pelayanan penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 43 ayat (2), penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dalam bentuk:

  • Usaha khusus perparkiran.
  • Penunjang usaha pokok.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat dilakukan oleh pihak swasta maupun pelaku usaha, baik sebagai kegiatan usaha utama maupun sebagai fasilitas pendukung kegiatan usaha.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) Pasal 1 angka 48 memberikan pengertian bahwa jasa parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir.

Jasa tersebut dapat disediakan berkaitan dengan kegiatan usaha pokok maupun sebagai suatu usaha tersendiri, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor.

2.2 Jasa parkir sebagai objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, jasa parkir merupakan salah satu objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Pasal 1 angka 42 menjelaskan bahwa PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

Selanjutnya, Pasal 50 menyebutkan bahwa objek PBJT meliputi penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu, yang terdiri atas:

  1. Makanan dan/atau minuman.
  2. Tenaga listrik.
  3. Jasa perhotelan.
  4. Jasa parkir.
  5. Jasa kesenian dan hiburan.

Dengan demikian, jasa parkir yang diselenggarakan oleh pelaku usaha dapat menjadi objek PBJT dan merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah.

2.3 Ruang lingkup jasa parkir

UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 54 ayat (1) menjelaskan bahwa jasa parkir meliputi:

  • Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.
  • Pelayanan memarkirkan kendaraan atau parkir valet.

Namun, tidak semua penyelenggaraan tempat parkir dikenakan PBJT. Pasal 54 ayat (2) mengatur beberapa jenis jasa parkir yang dikecualikan, yaitu:

  1. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  2. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
  3. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
  4. Jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pengecualian tersebut penting dipahami agar terdapat kejelasan dalam menentukan jenis pelayanan parkir yang menjadi objek pajak daerah.

2.4 Tarif PBJT jasa parkir

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (1), tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

Ketentuan ini memberikan batas maksimal tarif yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah.

Dengan demikian, pengenaan PBJT terhadap jasa parkir harus memperhatikan ketentuan tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah masing-masing.

3. Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah

Tempat khusus parkir merupakan fasilitas parkir yang disediakan pemerintah di luar badan jalan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan tempat khusus parkir milik pemerintah memiliki mekanisme pengelolaan pendapatan yang berbeda dengan jasa parkir yang diselenggarakan oleh pelaku usaha swasta.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengelolaan tempat khusus parkir milik pemerintah berkaitan dengan ketentuan mengenai retribusi daerah.

3.1 Jenis retribusi daerah

Pasal 87 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa jenis retribusi terdiri atas:

  1. Retribusi Jasa Umum.
  2. Retribusi Jasa Usaha.
  3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Ketiga jenis retribusi tersebut merupakan bentuk pungutan daerah atas pelayanan atau pemberian izin tertentu yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2 Tempat khusus parkir sebagai objek Retribusi Jasa Usaha

Pasal 88 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2022 mengatur jenis penyediaan atau pelayanan barang dan jasa yang menjadi objek Retribusi Jasa Usaha.

Salah satu jenis pelayanan yang disebutkan adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Selain itu, objek Retribusi Jasa Usaha juga meliputi:

  • Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
  • Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan, termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
  • Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat menjadi objek Retribusi Jasa Usaha.

Hal ini membedakan pengelolaan tempat khusus parkir milik pemerintah dengan jasa parkir komersial yang diselenggarakan oleh pihak swasta dan dikenakan PBJT sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Parkir Tepi Jalan Umum

Parkir tepi jalan umum merupakan fasilitas parkir yang memanfaatkan bagian jalan tertentu sebagai tempat parkir kendaraan.

Berbeda dengan tempat khusus parkir yang berada di luar badan jalan, parkir tepi jalan umum menggunakan ruang milik jalan sehingga penyelenggaraannya harus memperhatikan aspek keselamatan, kelancaran, ketertiban, dan kapasitas lalu lintas.

4.1 Dasar hukum penyelenggaraan parkir tepi jalan umum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 43 ayat (3) mengatur bahwa fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota.

Penyelenggaraan fasilitas parkir tersebut harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak semua ruas jalan dapat digunakan sebagai lokasi parkir. Penetapan lokasi parkir harus memperhatikan ketentuan penyelenggaraan lalu lintas dan kebutuhan pengaturan ruang jalan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi perhubungan perlu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lokasi parkir tepi jalan umum.

4.2 Parkir tepi jalan umum sebagai objek Retribusi Jasa Umum

Selain mengatur aspek teknis penyelenggaraan parkir, UU Nomor 1 Tahun 2022 juga mengatur aspek pemungutan pendapatan daerah dari pelayanan parkir tepi jalan umum.

Pasal 88 ayat (1) menyebutkan bahwa jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:

  1. Pelayanan kesehatan.
  2. Pelayanan kebersihan.
  3. Pelayanan parkir tepi jalan umum.
  4. Pelayanan pasar.
  5. Pengendalian lalu lintas.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelayanan parkir tepi jalan umum merupakan salah satu jenis pelayanan yang dapat dikenakan Retribusi Jasa Umum oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, penerimaan dari pelayanan parkir tepi jalan umum memiliki karakteristik yang berbeda dengan penerimaan dari jasa parkir swasta maupun tempat khusus parkir milik pemerintah.

5. Perbedaan Tiga Jenis Pelayanan Parkir

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam materi, terdapat perbedaan mendasar antara ketiga jenis pelayanan parkir, baik dari segi lokasi penyelenggaraan maupun jenis pungutan daerahnya.

AspekJasa ParkirTempat Khusus Parkir PemerintahParkir Tepi Jalan Umum
LokasiDi luar badan jalanDi luar badan jalanDi dalam ruang milik jalan
PenyelenggaraPerseorangan atau badan hukumPemerintah daerahPemerintah daerah
Dasar pungutanPBJTRetribusi Jasa UsahaRetribusi Jasa Umum
Dasar hukum utamaUU 22/2009 dan UU 1/2022UU 1/2022 Pasal 87 dan 88UU 22/2009 Pasal 43 dan UU 1/2022 Pasal 88

6. Kesimpulan

Penyelenggaraan pelayanan parkir memiliki dasar hukum dan mekanisme pengelolaan yang berbeda berdasarkan jenis fasilitas serta pihak yang menyelenggarakannya.

Secara umum, terdapat tiga jenis pelayanan parkir yang perlu dibedakan, yaitu:

Pertama, jasa parkir, merupakan penyediaan atau penyelenggaraan fasilitas parkir di luar badan jalan yang dapat dilakukan oleh perseorangan maupun badan hukum. Jasa parkir yang memenuhi ketentuan merupakan objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Kedua, tempat khusus parkir milik pemerintah, merupakan fasilitas parkir yang disediakan pemerintah daerah di luar badan jalan. Pelayanan ini termasuk dalam objek Retribusi Jasa Usaha.

Ketiga, parkir tepi jalan umum, merupakan fasilitas parkir yang menggunakan ruang milik jalan pada lokasi tertentu di jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota. Pelayanan ini termasuk dalam objek Retribusi Jasa Umum.

Pemahaman terhadap perbedaan ketiga jenis pelayanan parkir tersebut sangat penting bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan, dalam melaksanakan pengelolaan, pengawasan, penataan lokasi parkir, serta optimalisasi pendapatan daerah.

rekomendasi aplikasi UU LLAJ
http:// https://fadliyudaprihadi.com/uullaj2009/

Pedoman Teknis Perekayasaan Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum

RANGKUMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR 271/HK.105/DRJD/96

Tentang Pedoman Teknis Perekayasaan Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum

Ditetapkan di Jakarta, 16 April 1996 | 38 halaman

1. Pengertian dan ruang lingkup

Dalam keputusan ini, Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum (TPKPU) terdiri atas dua jenis:

  1. Halte: tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang yang dilengkapi bangunan.
  2. Tempat Perhentian Bus (TPB): tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang tanpa harus dilengkapi bangunan halte.

Istilah penting lainnya:

  • Teluk Bus (Bus Bay): bagian perkerasan jalan yang diperlebar dan diperuntukkan sebagai tempat pemberhentian kendaraan umum.
  • Waktu pengisian (Boarding Time): waktu yang diperlukan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, dihitung sejak kendaraan berhenti sampai penumpang terakhir naik atau turun.
  • Waktu pengosongan (Clearance Time): waktu sejak penumpang terakhir naik atau turun sampai kendaraan mulai bergerak.

2. Tujuan pembangunan halte dan tempat perhentian bus

Perekayasaan TPKPU bertujuan untuk:

  1. Menjamin kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas.
  2. Menjamin keselamatan pengguna angkutan umum.
  3. Menjamin keselamatan penumpang ketika naik dan turun kendaraan.
  4. Memudahkan perpindahan moda angkutan umum.

3. Persyaratan umum penempatan halte

Tempat perhentian kendaraan penumpang umum harus memenuhi persyaratan berikut:

  • Berada di sepanjang rute angkutan umum atau bus.
  • Terletak pada jalur pejalan kaki dan dekat dengan fasilitas pejalan kaki.
  • Diarahkan dekat dengan pusat kegiatan atau kawasan permukiman.
  • Dilengkapi dengan rambu petunjuk.
  • Tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

4. Jenis dan fasilitas tempat perhentian

A. Fasilitas utama

Fasilitas halteFasilitas TPB
Identitas halte (nama/nomor)Rambu petunjuk
Rambu petunjukPapan informasi trayek
Papan informasi trayekIdentitas TPB (nama/nomor)
Lampu penerangan
Tempat duduk

B. Fasilitas tambahan

Fasilitas tambahan yang dapat disediakan meliputi:

  1. Telepon umum.
  2. Tempat sampah.
  3. Pagar.
  4. Papan iklan atau pengumuman.

Khusus pada persimpangan, fasilitas tambahan tidak boleh mengganggu ruang bebas pandang pengemudi.

5. Perencanaan jarak antarhalte

Dokumen menetapkan jarak tempat perhentian berdasarkan karakteristik tata guna lahan.

ZonaTata guna lahanLokasiJarak antarhalte
1Pusat kegiatan sangat padat (CBD, pasar, pertokoan)Kota200–300 m
2Padat (perkantoran, sekolah, jasa)Kota300–400 m
3PermukimanKota300–400 m
4Campuran padat (perumahan, sekolah, jasa)Pinggiran300–500 m
5Campuran jarang (perumahan, ladang, sawah, tanah kosong)Pinggiran500–1.000 m

Catatan: Jarak 200 meter hanya digunakan apabila sangat diperlukan. Jarak yang umumnya digunakan untuk kawasan pusat kegiatan sangat padat adalah 300 meter.Poin penting Jarak antarhalte harus mempertimbangkan intensitas kegiatan dan karakteristik kawasan, bukan ditentukan secara seragam untuk seluruh wilayah.

6. Tata letak halte terhadap ruang lalu lintas

Beberapa ketentuan teknis penempatan halte adalah:

ParameterKetentuan
Jarak maksimal dari fasilitas penyeberangan pejalan kaki100 m
Jarak minimal halte dari persimpangan50 m
Jarak dari gedung yang membutuhkan ketenangan (rumah sakit, tempat ibadah)100 m
Lebar trotoar pada ilustrasi tata letakLebih dari 1,5 m
Lebar halte pada ilustrasi tata letakLebih dari 2 m
Panjang halte pada ilustrasi tata letakLebih dari 4 m

Penempatan halte terhadap persimpangan menggunakan dua pendekatan:

  • Farside: halte ditempatkan setelah persimpangan.
  • Nearside: halte ditempatkan sebelum persimpangan.

Penempatannya disesuaikan dengan kondisi geometrik jalan, arus lalu lintas, antrean kendaraan, serta kebutuhan pergerakan angkutan umum.

7. Pengelompokan 10 jenis tempat perhentian

Dokumen membagi tempat perhentian menjadi 10 kelompok berdasarkan tingkat pemakaian, ketersediaan lahan, trotoar, kebutuhan perlindungan, dan kemungkinan pembangunan teluk bus.

KelompokKarakteristik tempat perhentian
1Halte terintegrasi dengan fasilitas pejalan kaki dan dilengkapi teluk bus.
2TPB terintegrasi dengan fasilitas pejalan kaki dan dilengkapi teluk bus.
3Halte terintegrasi dengan fasilitas pejalan kaki tanpa teluk bus.
4TPB terintegrasi dengan fasilitas pejalan kaki tanpa teluk bus.
5Halte tidak terintegrasi dengan trotoar, tetapi dilengkapi teluk bus.
6TPB tidak terintegrasi dengan trotoar, tetapi dilengkapi teluk bus.
7Halte tidak terintegrasi dengan trotoar dan tanpa teluk bus, dengan tingkat pemakaian tinggi.
8TPB tidak terintegrasi dengan trotoar dan tanpa teluk bus, dengan tingkat pemakaian rendah.
9Halte pada jalan dengan lebar terbatas (kurang dari 5,75 m), tetapi permintaan tinggi.
10Tempat perhentian pada lahan terbatas yang tidak memungkinkan pembangunan teluk bus; hanya disediakan TPB dan rambu larangan menyalip.

Prinsip pemilihan kelompok: Penentuan jenis tempat perhentian harus mempertimbangkan kondisi fisik jalan, ketersediaan trotoar, kebutuhan perlindungan penumpang, volume pengguna, serta ketersediaan lahan untuk teluk bus.

8. Standar rancang bangun halte

A. Daya tampung halte

Halte dirancang untuk menampung:

20 orang

Kapasitas penumpang per halte pada kondisi biasa.

10 orang

Posisi berdiri

10 orang

Posisi duduk

Ketentuan dimensi dan ruang penumpang:

ParameterStandar
Ruang gerak setiap penumpang90 cm × 60 cm
Jarak bebas antarpenumpang dalam kota30 cm
Jarak bebas antarpenumpang antarkota60 cm
Panjang tempat henti kendaraan12 m
Lebar tempat henti kendaraan2,5 m
Ukuran minimum bangunan perlindungan (lindungan)4 m × 2 m

B. Standar teluk bus

Teluk bus dirancang untuk memungkinkan kendaraan berhenti tanpa mengganggu arus lalu lintas utama.

Beberapa jenis teluk bus yang diperlihatkan dalam dokumen:

  1. Single Bus Lay By: teluk bus tunggal.
  2. Multi-Bus Lay By: teluk bus untuk beberapa kendaraan.
  3. Single Bus/Multi-Stop Lay By: teluk bus untuk tempat henti berdekatan.
  4. Open-Ended Lay By: teluk bus terbuka.
  5. Combined Lay By: teluk bus yang dikombinasikan dengan lajur parkir dan bongkar muat.
  6. Lay By with Sub-Standard Depth: teluk bus untuk lahan terbatas.
  7. Lay By Incorporating Side Road: teluk bus yang berdekatan dengan jalan akses.

Dimensi utama yang ditunjukkan dalam gambar teknis meliputi:

  • Panjang bagian masuk: 20 m.
  • Panjang bagian pemberhentian: 12 m.
  • Panjang bagian keluar: 20 m.
  • Lebar teluk bus standar: minimal 2,75 m.
  • Pada lahan terbatas, terdapat desain dengan lebar minimal 3 m sebagaimana ilustrasi khusus dalam dokumen.

C. Bangunan halte

Dokumen memberikan tiga alternatif desain bangunan halte.

Ketentuan umum:

  • Bahan bangunan disesuaikan dengan kondisi setempat.
  • Luas efektif minimum halte memiliki panjang lebih dari 4 meter dan lebar lebih dari 2 meter.
  • Dilengkapi tempat duduk dan papan informasi trayek.

Bus Stop Shelter Front, Side Elevation with Ground and Roof PlanFlat Top Roof Bus Stop Shelter Open Front Model FRBSSFOPWartehalle MHB – „Futural-R“10

Ilustrasi visual umum bangunan halte, bukan gambar teknis asli dari dokumen.

9. Perhitungan kebutuhan teluk bus

Dokumen memberikan rumus untuk menentukan jumlah kebutuhan teluk bus berdasarkan jumlah penumpang, kapasitas kendaraan, waktu pengisian, dan waktu pengosongan.

Rumus:\[ N=\frac{P}{S}\times\frac{(B\times S)+C}{3600} \]

Keterangan:

SimbolPengertianSatuan
NJumlah kebutuhan teluk busUnit
PJumlah penumpang maksimalOrang/jam
SKapasitas angkutan umumOrang/kendaraan
BWaktu pengisian (boarding time)Detik
CWaktu pengosongan (clearance time)Detik

Contoh perhitungan berdasarkan dokumen

Diketahui:

  • Jumlah penumpang maksimal (P) = 284 orang/jam.
  • Kapasitas angkutan umum (S) = 40 orang/kendaraan.
  • Waktu pengisian (B) = 30 detik.
  • Waktu pengosongan (C) = 5 detik.

Perhitungan:\[ N=\frac{284}{40}\times\frac{(30\times40)+5}{3600} \]\[ N=7,1\times\frac{1205}{3600} \]\[ N=7,1\times0,3347 \]\[ N=2,376 \]

Hasil perhitungan:

2 unit teluk bus

Dibulatkan ke atas agar dapat menampung kebutuhan kendaraan pada saat yang sama.

Artinya, diperlukan teluk bus yang mampu menampung dua bus secara bersamaan.

10. Kesimpulan dan penerapan dalam perencanaan transportasi

Berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor 271/HK.105/DRJD/96, beberapa prinsip penting dalam perencanaan halte adalah:

1. Penempatan berdasarkan tata guna lahan. Jarak antarhalte harus disesuaikan dengan kepadatan kawasan, mulai dari 200–300 meter di pusat kegiatan sangat padat hingga 500–1.000 meter di kawasan campuran jarang.

2. Keselamatan pejalan kaki. Halte harus terhubung dengan fasilitas pejalan kaki dan memperhatikan jarak terhadap fasilitas penyeberangan.

3. Tidak mengganggu lalu lintas. Pembangunan teluk bus dapat menjadi solusi agar kendaraan umum tidak berhenti langsung pada lajur lalu lintas utama.

4. Menyesuaikan kondisi geometrik jalan. Pemilihan jenis halte harus mempertimbangkan lebar jalan, ketersediaan trotoar, ruang milik jalan, serta ketersediaan lahan.

5. Memperhatikan kebutuhan pengguna. Kapasitas halte dan jumlah teluk bus perlu dihitung berdasarkan jumlah penumpang dan frekuensi kendaraan.

6. Menyediakan fasilitas minimum. Identitas halte, rambu, informasi trayek, penerangan, dan tempat duduk merupakan fasilitas utama halte.

11. Checklist data survei untuk perencanaan halte

Untuk menerapkan pedoman ini dalam kegiatan perencanaan halte di Kota Tarakan, berikut data yang sebaiknya dikumpulkan:

No.Data yang dikumpulkan
1Lokasi dan koordinat calon halte
2Rute dan trayek angkutan umum
3Tata guna lahan sekitar
4Jarak terhadap halte terdekat
5Lebar jalan dan jumlah lajur
6Lebar trotoar dan kondisi pedestrian
7Volume lalu lintas
8Jumlah penumpang naik dan turun
9Frekuensi kendaraan angkutan umum
10Waktu naik dan turun penumpang
11Ketersediaan lahan untuk teluk bus
12Jarak terhadap persimpangan dan penyeberangan

Catatan penting: Rangkuman ini menjelaskan isi dokumen tahun 1996 sebagaimana tercantum dalam file yang diunggah. Ketentuan tersebut belum diverifikasi terhadap peraturan terbaru atau status keberlakuannya.

Untuk pekerjaan teknis Dishub, saya menyarankan agar pedoman ini digunakan sebagai referensi historis dan teknis, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap regulasi yang berlaku saat ini sebelum dijadikan dasar penetapan standar pembangunan halte.

Download Pedoman Teknis Perekayasaan Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum
https://drive.google.com/file/d/0B79tMYph7q2WRHVzYlN6MV9Fa1U/view?resourcekey=0-FSeKh0qBZJVYZPdkknyOeQ

rekomendasi aplikasi UU LLAJ
http:// https://fadliyudaprihadi.com/uullaj2009/

Download PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

Berikut rangkuman dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum:


Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuannya adalah memberikan pedoman bagi Perusahaan Angkutan Umum dalam menyusun, melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) guna mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.


Ruang Lingkup Pengaturan

  1. Pedoman penyusunan SMK Perusahaan Angkutan Umum.
  2. Tata cara pembinaan pelaksanaan SMK.
  3. Sanksi administratif.

Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum

  • Wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan SMK dengan berpedoman pada Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) LLAJ.
  • SMK harus dibuat paling lama 3 bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan umum diberikan.
  • SMK dilaporkan kepada pemberi izin sesuai kewenangannya.
  • Penyempurnaan SMK dilakukan jika terjadi perubahan RUNK LLAJ, teknologi, atau manajemen perusahaan.

Elemen Sistem Manajemen Keselamatan (SMK)

SMK terdiri dari 10 elemen pokok:

  1. Komitmen dan kebijakan.
  2. Pengorganisasian.
  3. Manajemen bahaya dan risiko.
  4. Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor.
  5. Dokumentasi dan data.
  6. Peningkatan kompetensi dan pelatihan.
  7. Tanggap darurat.
  8. Pelaporan kecelakaan internal.
  9. Monitoring dan evaluasi.
  10. Pengukuran kinerja.

SMK disusun dalam bentuk Dokumen SMK sesuai format dalam Lampiran II.


Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan melalui:

  • Penilaian SMK oleh Tim Penilai yang bersertifikat.
  • Bimbingan teknis dan bantuan teknis (penyuluhan, pelatihan, sosialisasi).
  • Pengawasan melalui:
  • Pengamatan dan pemantauan (laporan berkala).
  • Inspeksi (pemeriksaan rutin dan acak, minimal 1 kali setiap 2 tahun).
  • Audit (pemeriksaan khusus dan sistematis oleh auditor).

Hasil pengawasan ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.


Sertifikasi

  • Perusahaan yang memenuhi SMK mendapatkan Sertifikat SMK dari Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, atau Bupati/Walikota.
  • Sertifikat berlaku 5 tahun selama perusahaan masih menjalankan usaha angkutan umum.
  • Perusahaan yang tidak memenuhi wajib melakukan perbaikan dalam 30 hari kerja. Jika tidak, dikenai sanksi administratif.

Sanksi Administratif

Sanksi diberikan kepada perusahaan yang tidak membuat, melaksanakan, dan menyusun SMK:

  1. Peringatan tertulis (maksimal 2 kali, masing-masing 30 hari).
  2. Pembekuan izin (jika tetap tidak melaksanakan kewajiban).
  3. Pencabutan izin (60 hari setelah pembekuan jika tetap tidak melaksanakan kewajiban).

Ketentuan Peralihan

Perusahaan yang telah memperoleh izin sebelum peraturan ini berlaku wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan SMK paling lama tanggal 15 September 2018.


Lampiran I: Pedoman Penyusunan SMK

Menjelaskan secara rinci 10 elemen SMK beserta ekspektasi penerapannya, termasuk:

  • Contoh komitmen dan kebijakan.
  • Struktur organisasi keselamatan.
  • Prosedur identifikasi bahaya dan risiko.
  • Fasilitas pemeliharaan kendaraan.
  • Dokumentasi dan data.
  • Pelatihan dan kompetensi.
  • Tanggap darurat.
  • Pelaporan kecelakaan.
  • Monitoring dan evaluasi.
  • Pengukuran kinerja (rumus AR dan SI).

Lampiran II: Format Dokumen SMK

Berisi format dokumen SMK yang mencakup:

  • Halaman judul.
  • Lembar pengesahan.
  • Kata pengantar.
  • Daftar isi.
  • Pendahuluan, dasar hukum, tujuan, sasaran, profil perusahaan.
  • Struktur SMK.
  • Elemen dan ekspektasi.
  • Lampiran (prosedur, formulir, matriks risiko, dll).

Penutup

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (14 September 2018) dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1280.


Rangkuman ini mencakup pokok-pokok penting dari PM 85 Tahun 2018, termasuk kewajiban perusahaan, elemen SMK, mekanisme pembinaan, sanksi, dan format dokumen yang harus disusun.

adapun berikut ini sebagian salinan pm 85 Tahun 2018

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 85 TAHUN 2018 TENTANG
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
    Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
  3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SISTEM
MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN
UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum adalah bagian dari manajemen perusahaan yang berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.
  2. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
  3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
  4. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat RUNK LLAJ adalah dokumen perencanaan keselamatan Pemerintah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
  5. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
  6. Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan adalah suatu analisis sistematis yang dilakukan untuk memberikan gambaran dalam rangka pemenuhan seluruh elemen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dalam bentuk Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.
  7. Pengamatan dan Pemantauan adalah kegiatan mengamati dan mengikuti perkembangan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan melalui laporan yang disampaikan Perusahaan Angkutan Umum.
  8. Inspeksi adalah pengamatan langsung terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang dilaksanakan oleh inspektur/petugas yang ditunjuk oleh instansi/kepala masing-masing pembina lalu lintas dan angkutan jalan.
  9. Audit adalah pemeriksaan formal terhadap objek tertentu dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang dilaksanakan oleh auditor yang ditunjuk oleh pejabat yang menerbitkan izin.
  10. Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum adalah dokumen yang memuat rincian elemen sistem manajemen keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.
  11. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.



download PM 85 Tahun 2018
https://drive.google.com/file/d/16zqWbHlE2CybLGGDfBvPhWYTg2GTZtzA/view?usp=sharing


rekomendasi aplikasi UU LLAJ
http:// https://fadliyudaprihadi.com/uullaj2009/

RANGKUMAN PEDOMAN KAPASITAS JALAN INDONESIA (PKJI 2023)

1. Latar Belakang

Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI 1997) dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi lalu lintas saat ini karena:

  • Pertumbuhan jumlah kendaraan yang signifikan.
  • Peningkatan porsi sepeda motor.
  • Perubahan komposisi kendaraan.
  • Perkembangan teknologi kendaraan.
  • Bertambahnya panjang dan kualitas jalan.
  • Regulasi baru terkait jalan dan lalu lintas.

Oleh karena itu diterbitkan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) sebagai pembaruan MKJI 1997.
PKJI disahkan melalui Surat Edaran Dirjen Bina Marga 2023.


2. Maksud dan Tujuan

PKJI dibuat untuk:

  • Menjadi panduan teknis perencanaan dan evaluasi kapasitas serta kinerja lalu lintas.
  • Digunakan oleh penyelenggara jalan, pengajar, dan praktisi baik pusat maupun daerah.
  • Mengakomodasi perkembangan kondisi lalu lintas dan aturan terbaru.

3. Ruang Lingkup PKJI

PKJI terdiri dari 6 bab utama yang mencakup:

  1. Kapasitas Jalan Bebas Hambatan (JBH)
    Untuk jalan 4/2T, 6/2T, dan 8/2T.
  2. Kapasitas Jalan Luar Kota (JLK)
    Untuk jalan 2/2TT, 4/2T, 6/2T, dan 8/2T.
  3. Kapasitas Jalan Perkotaan (JK)
  4. Kapasitas Simpang APILL
  5. Kapasitas Simpang (tanpa APILL)
  6. Kapasitas Bagian Jalinan (tambah/kurang lajur & bundaran)

Setiap bab menjelaskan:

  • Kapasitas dasar (C0)
  • Faktor koreksi kapasitas
  • Kecepatan arus bebas
  • Derajat kejenuhan (DJ)
  • Kinerja lalu lintas (tundaan, antrian, peluang antrian, waktu tempuh)

4. Hal Teknis Penting

4.1. Konsep Utama

  • Kapasitas (C): jumlah maksimum kendaraan yang dapat melewati segmen per jam.
  • Derajat Kejenuhan (DJ): rasio volume terhadap kapasitas (q/C).
  • EMP (Ekuivalensi Mobil Penumpang): konversi berbagai jenis kendaraan ke satuan mobil penumpang.

4.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kapasitas

  • Lebar lajur efektif.
  • Lebar bahu atau jalur tepi.
  • Kelandaian.
  • Hambatan samping.
  • Ukuran kota.
  • Tipe jalan (terbagi / tidak terbagi).

5. Penjelasan Singkat Masing-Masing Bab

A. Jalan Bebas Hambatan (JBH)

Mengatur perhitungan kapasitas pada:

  • Jalan tol 4–8 lajur, terbagi.
    Menggunakan parameter:
  • Kapasitas dasar.
  • Koreksi lebar lajur.
  • Kecepatan arus bebas.
  • Derajat kejenuhan.
  • Waktu tempuh dan kecepatan tempuh.

B. Jalan Luar Kota (JLK)

Untuk jalan:

  • 2/2TT (tak terbagi)
  • 4/2T, 6/2T, 8/2T (terbagi)

Meliputi:

  • Kapasitas dasar per tipe alinemen.
  • Faktor koreksi akibat hambatan samping, lebar lajur, bahu.
  • Penilaian kinerja melalui DJ, VMP, DI (derajat iringan).

C. Jalan Perkotaan

Mengatur:

  • Kapasitas dasar perkotaan.
  • Pengaruh hambatan samping (pejalan kaki, pedagang, parkir).
  • Koreksi kapasitas akibat pemisahan arah lalu lintas.
  • Dampak ukuran kota terhadap kapasitas.

D. Simpang APILL

Mengatur perencanaan:

  • Fase sinyal.
  • Waktu siklus.
  • Arus jenuh.
  • Derajat kejenuhan.
  • Panjang antrian & tundaan.

Tersedia formulir perhitungan lengkap.


E. Simpang Tanpa APILL

Untuk simpang prioritas:

  • Simpang 3 dan 4 lengan.
    Mengatur:
  • Kapasitas dasar berdasarkan geometri.
  • Faktor koreksi belok kiri/kanan.
  • Hambatan samping.
  • Peluang antrian dan tundaan.

F. Bagian Jalinan (Weaving)

Meliputi:

  • Bagian jalinan tunggal.
  • Bundaran.

Mengatur:

  • Kapasitas jalinan.
  • Tundaan dan peluang antrian bundaran.
  • Penentuan tipe bundaran paling ekonomis.

6. Penutup

PKJI diberlakukan mulai Juni 2023 oleh Dirjen Bina Marga, sebagai pedoman nasional menggantikan MKJI 1997.

kumpulan pertanyaan dan jawaban (Q&A) terkait Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI 2023).


❓ 1. Apa itu PKJI 2023?

Jawaban:
PKJI 2023 adalah Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia yang diterbitkan sebagai pembaruan dari MKJI 1997. Dokumen ini digunakan untuk menghitung kapasitas jalan, menganalisis kinerja lalu lintas, dan mengevaluasi simpang serta bagian jalinan.


❓ 2. Mengapa PKJI diterbitkan menggantikan MKJI 1997?

Jawaban:
Karena kondisi lalu lintas sudah banyak berubah, antara lain:

  • Pertumbuhan jumlah kendaraan.
  • Perubahan komposisi lalu lintas (dominan sepeda motor).
  • Kemajuan teknologi kendaraan.
  • Bertambahnya jalan dan meningkatnya kualitas jalan.
  • Perubahan regulasi bidang jalan dan lalu lintas.

❓ 3. Apa saja ruang lingkup utama PKJI 2023?

Jawaban:
PKJI mencakup 6 perhitungan kapasitas:

  1. Kapasitas Jalan Bebas Hambatan (JBH)
  2. Kapasitas Jalan Luar Kota (JLK)
  3. Kapasitas Jalan Perkotaan (JK)
  4. Kapasitas Simpang APILL
  5. Kapasitas Simpang (tanpa APILL)
  6. Kapasitas Bagian Jalinan (weaving & bundaran)

❓ 4. Apa yang dimaksud dengan kapasitas jalan?

Jawaban:
Kapasitas jalan adalah jumlah maksimum kendaraan yang dapat melewati satu segmen jalan dalam satu jam dengan kondisi tertentu.


❓ 5. Apa itu derajat kejenuhan (DJ)?

Jawaban:
DJ adalah rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas (q/C).

  • DJ < 0,75 → kondisi lancar
  • 0,75 – 0,90 → padat
  • 0,90 → macet / tidak stabil

❓ 6. Apa perbedaan jalan perkotaan dan jalan luar kota dalam PKJI?

Jawaban:

  • Jalan perkotaan dipengaruhi hambatan samping tinggi (parkir, pejalan kaki, PKL).
  • Jalan luar kota memiliki hambatan samping lebih rendah dan mempertimbangkan medan (datar, bukit, gunung).
  • Faktor koreksi kapasitas berbeda untuk tiap lingkungan.

❓ 7. Apa yang dimaksud Ekuivalensi Mobil Penumpang (EMP)?

Jawaban:
EMP adalah faktor konversi berbagai jenis kendaraan menjadi satuan mobil penumpang (SMP). Sepeda motor, truk, dan bus dihitung dalam satuan EMP untuk keseragaman perhitungan kapasitas.


❓ 8. Apa saja variabel utama yang memengaruhi kapasitas?

Jawaban:

  • Lebar lajur efektif
  • Lebar bahu jalan
  • Hambatan samping
  • Kelandaian
  • Pembagian arah (terbagi / tidak terbagi)
  • Ukuran kota
  • Komposisi kendaraan

❓ 9. Apa itu Jalan Bebas Hambatan (JBH) dalam PKJI?

Jawaban:
JBH adalah jalan dengan akses terbatas (seperti jalan tol) dengan konfigurasi 4/2T, 6/2T, atau 8/2T. Perhitungan fokus pada kapasitas dasar, koreksi lebar lajur, kecepatan arus bebas, dan derajat kejenuhan.


❓ 10. Bagaimana PKJI menghitung kinerja simpang APILL?

Jawaban:
Elemen yang dihitung meliputi:

  • Arus jenuh
  • Waktu siklus sinyal
  • Waktu hijau efektif
  • DJ simpang
  • Panjang antrian
  • Tundaan rata-rata
    Digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan merencanakan fase sinyal.

❓ 11. Apa itu Bagian Jalinan (Weaving)?

Jawaban:
Bagian jalan dimana kendaraan melakukan manuver memasuki dan keluar lajur (misal pada ramp jalan tol atau bundaran). PKJI menentukan kapasitas dan tundaan berdasarkan geometri dan arus jalinan.


❓ 12. Apa faktor koreksi penting di jalan perkotaan?

Jawaban:

  1. Lebar lajur
  2. Hambatan samping (KHS)
  3. Pengaruh pemisahan arah (PA)
  4. Ukuran kota (FCUK)

❓ 13. Apakah PKJI 2023 mengatur sepeda motor?

Jawaban:
Ya. PKJI memperbarui EMP untuk sepeda motor karena proporsinya dominan di Indonesia. Sepeda motor diperhitungkan dalam arus dan kinerja lalu lintas.


❓ 14. Apa perbedaan simpang APILL dan simpang prioritas dalam perhitungan PKJI?

Jawaban:

  • Simpang APILL: dikendalikan lampu lalu lintas → perhitungan menggunakan siklus sinyal.
  • Simpang prioritas: tidak ada sinyal → kendaraan mengikuti prioritas (major-minor), dihitung menggunakan kapasitas dasar dan koreksi belok kanan/kiri.

❓ 15. Apa manfaat PKJI bagi pemerintah daerah?

Jawaban:
PKJI membantu:

  • Menentukan kebutuhan pelebaran jalan
  • Menyusun dokumen teknis pembangunan jalan
  • Evaluasi titik macet
  • Perencanaan simpang dan bundaran
  • Menentukan prioritas pembangunan infrastruktur jalan

❓ 16. Siapa pengguna utama PKJI?

Jawaban:

  • Dinas Perhubungan
  • Dinas PU / Bina Marga
  • Konsultan perencanaan
  • Akademisi
  • Pengembang infrastruktur

❓ 17. Apakah PKJI dapat digunakan untuk audit keselamatan jalan?

Jawaban:
Ya, karena terdapat bagian “pertimbangan keselamatan” seperti pengaruh geometri jalan terhadap kecelakaan, yang dapat dipadukan dengan analisis lalu lintas.


❓ 18. Bagaimana PKJI menentukan tipe bundaran yang paling ekonomis?

Jawaban:
Melalui:

  • Arus masuk total (qMASUK)
  • Rasio belok kiri dan kanan
  • Ukuran kota
  • Tundaan dan peluang antrian
    Kemudian memilih tipe bundaran yang memenuhi kapasitas dengan biaya siklus hidup (BSH) minimal.

❓ 19. Apa hubungan antara kapasitas dan kecepatan arus bebas?

Jawaban:
Semakin besar kecepatan arus bebas (vB), semakin baik kinerja lalu lintas dan semakin rendah DJ untuk volume yang sama.


❓ 20. Apakah PKJI bersifat wajib digunakan?

Jawaban:
Ya. PKJI diterbitkan melalui Surat Edaran Dirjen Bina Marga (2023) sebagai acuan resmi teknis nasional, sehingga wajib bagi instansi pemerintah dan konsultan dalam merencanakan dan mengevaluasi jalan.


rekomendasi aplikasi UU LLAJ
http:// https://fadliyudaprihadi.com/uullaj2009/

Apakah ada peraturan pembatasan umur kendaraan di Indonesia?

Pembatasan umur kendaraan bermotor di Indonesia, terutama kendaraan umum dan di DKI Jakarta, memang telah diatur dalam sejumlah peraturan berikut:


🚍 1. Permenhub (Peraturan Menteri Perhubungan)

Peraturan ini berlaku untuk kendaraan angkutan umum di seluruh Indonesia, antara lain:


🚗 2. UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)

Untuk kendaraan pribadi dan bermotor di Jakarta, terdapat ketentuan di Pasal 24 ayat (2) huruf g yang memberi kewenangan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk:

  • Membatasi usia kendaraan bermotor perseorangan,
  • Serta jumlah kepemilikannya per orang (Bloomberg Technoz).

Selanjutnya, melalui Instruksi Gubernur (Ingub) No. 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, juga mengarah pada pembatasan:

  • Kendaraan pribadi maksimal berusia 10 tahun dan direncanakan untuk diberlakukan mulai tahun 2025 di wilayah DKI Jakarta (sera.astra.co.id).

🔍 Rangkuman Peraturan

Jenis KendaraanBatas Usia MaksimalDasar Hukum
Angkutan AKAP25 tahunPermenhub No. 29/2015 & No. 44/2019
Angkutan Pariwisata15 tahunPermenhub No. 29/2015 & No. 44/2019
Kendaraan Perseorangan DKI Jakarta (mobil & motor)Direncanakan 10 tahun, berlaku per 2025UU No. 2/2024 (Pasal 24 ayat2 huruf g) dan Ingub No. 66/2019

✅ Kesimpulan

Peraturan Permenhub mengatur batas usia operasional kendaraan umum nasional (AKAP dan pariwisata), sedangkan UU DKJ No. 2 Tahun 2024 dan Ingub 66/2019 menjadi dasar hukum di tingkat provinsi DKI Jakarta untuk mengawasi batas usia kendaraan perseorangan, terutama berkaitan dengan isu polusi udara dan kepadatan lalu lintas.

Jika kamu ingin tahu lebih lanjut—misalnya, bagaimana proses pengujiannya, dampak terhadap pemilik kendaraan, atau wilayah penerapan selain DKI Jakarta—tinggal tanya saja! 😊

rekomendasi aplikasi UU LLAJ
http:// https://fadliyudaprihadi.com/uullaj2009/

Download PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Berikut adalah ringkasan dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas:

Tujuan dan Dasar Hukum

Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan tujuan mengatur alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) guna meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Ruang Lingkup

Peraturan ini mencakup:

  1. Jenis dan fungsi APILL – Menjelaskan berbagai tipe lampu lalu lintas dan kegunaannya.
  2. Spesifikasi teknis – Standar teknis dari APILL, termasuk komponen utama dan tata cara pemasangan.
  3. Penyelenggaraan APILL – Proses penempatan, pemasangan, pemeliharaan, dan penghapusan alat ini.
  4. Pembuatan APILL – Persyaratan bagi badan usaha yang memproduksi alat ini.

Jenis dan Fungsi APILL

APILL diklasifikasikan berdasarkan jumlah warna lampu:

  • Lampu tiga warna (Merah, Kuning, Hijau): Mengatur kendaraan.
  • Lampu dua warna (Merah, Hijau): Mengatur kendaraan dan pejalan kaki.
  • Lampu satu warna (Kuning/Merah berkedip): Sebagai peringatan bahaya atau perintah berhenti.

Spesifikasi Teknis

Komponen utama APILL meliputi:

  • Luminer (lampu, armatur, catu daya).
  • Tiang penyangga (lurus, lengkung, siku, atau gawang).
  • Bangunan pondasi.
  • Perangkat kendali (elektronik pengatur siklus).
  • Tambahan teknologi seperti kamera dan sistem informasi lalu lintas.

Penyelenggaraan APILL

Dilakukan oleh berbagai pihak sesuai dengan status jalan:

  • Jalan nasional → Ditangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
  • Jalan provinsi → Ditangani oleh gubernur.
  • Jalan kabupaten/kota/desa → Ditangani oleh bupati/walikota.

Tata cara pemeliharaan dilakukan secara berkala (minimal setiap 6 bulan) dan insidentil jika terjadi kerusakan.

Penghapusan APILL dilakukan jika sudah melebihi umur teknis (5 tahun) atau ada perubahan kebijakan lalu lintas.

Pembuatan APILL

  • Hanya badan usaha yang memenuhi syarat teknis dan memiliki tenaga kerja berkompeten yang boleh memproduksi APILL.
  • Pembuatan harus memenuhi spesifikasi yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan.

Ketentuan Peralihan dan Penutup

  • APILL yang telah dipasang sebelum peraturan ini berlaku harus menyesuaikan dalam waktu 2 tahun.
  • Peraturan ini menggantikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 26 September 2014.

Download peraturan

https://peraturan.bpk.go.id/Details/103764/permenhub-no-49-tahun-2014

Berikut adalah beberapa pertanyaan dan jawaban terkait Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas:


1. Apa tujuan utama dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014?

Jawaban:
Tujuan utama peraturan ini adalah untuk mengatur penggunaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) guna meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


2. Apa saja ruang lingkup pengaturan dalam PM 49 Tahun 2014?

Jawaban:
Peraturan ini mencakup empat aspek utama, yaitu:

  1. Jenis dan fungsi APILL
  2. Spesifikasi teknis APILL
  3. Penyelenggaraan APILL (penempatan, pemasangan, pemeliharaan, dan penghapusan)
  4. Pembuatan APILL

3. Apa saja jenis APILL yang diatur dalam PM 49 Tahun 2014?

Jawaban:
APILL dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan warna lampunya, yaitu:

  1. Lampu tiga warna (Merah, Kuning, Hijau) → untuk mengatur kendaraan.
  2. Lampu dua warna (Merah, Hijau) → untuk mengatur kendaraan dan pejalan kaki.
  3. Lampu satu warna (Kuning/Merah berkedip) → sebagai peringatan bahaya atau perintah berhenti.

4. Bagaimana pengaturan waktu siklus APILL?

Jawaban:
Pengaturan waktu siklus APILL terdiri dari dua jenis:

  1. Waktu siklus terkoordinasi → diatur oleh sistem terpusat.
  2. Waktu siklus tidak terkoordinasi, yang terbagi menjadi:
    • Siklus tetap → Memiliki setidaknya 8 rencana siklus tetap.
    • Siklus semi-adaptif → Tetap di kaki simpang mayor, bervariasi di simpang minor.
    • Siklus adaptif → Bervariasi di seluruh kaki simpang sesuai arus lalu lintas.

(Pasal 11-13)


5. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam APILL?

Jawaban:
Menurut Pasal 19, APILL harus memiliki lima komponen utama:

  1. Luminer (lampu dan komponennya)
  2. Tiang penyangga
  3. Bangunan konstruksi pondasi
  4. Perangkat kendali
  5. Kabel instalasi

6. Siapa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan APILL?

Jawaban:
Tanggung jawab penyelenggaraan APILL bergantung pada status jalan:

  • Jalan nasional → Ditangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
  • Jalan provinsi → Ditangani oleh Gubernur.
  • Jalan kabupaten/kota/desa → Ditangani oleh Bupati/Walikota.
  • Jalan tol → Ditangani oleh penyelenggara jalan tol dengan izin dari Direktur Jenderal.

(Pasal 27)


7. Bagaimana prosedur pemeliharaan APILL?

Jawaban:
Pemeliharaan APILL terdiri dari dua jenis:

  1. Pemeliharaan berkala (minimal setiap 6 bulan), meliputi:
    • Membersihkan komponen optis dari debu/kotoran.
    • Menghilangkan tanda korosi.
    • Mengecat tiang untuk perlindungan dari karat.
  2. Pemeliharaan insidentil, meliputi:
    • Penggantian komponen rusak.
    • Penyesuaian waktu siklus sesuai arus lalu lintas.
    • Penyesuaian letak jika terjadi pergeseran.

(Pasal 27-28)


8. Kapan APILL harus dihapus atau diganti?

Jawaban:
APILL dapat dihapus jika memenuhi salah satu dari tiga kondisi berikut:

  1. Umur teknis mencapai 5 tahun.
  2. Ada perubahan kebijakan pengaturan lalu lintas.
  3. Kerusakan atau kehilangan fisik APILL.

(Pasal 29)


9. Apa syarat yang harus dipenuhi oleh badan usaha yang ingin memproduksi APILL?

Jawaban:
Badan usaha harus memenuhi dua syarat utama:

  1. Sumber daya material dan peralatan produksi harus memenuhi standar.
  2. Tenaga kerja yang kompeten di bidang perlengkapan jalan.

Penilaian dan pendaftaran badan usaha dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

(Pasal 30-31)


10. Apa ketentuan peralihan dalam peraturan ini?

Jawaban:
APILL yang telah terpasang sebelum peraturan ini berlaku harus menyesuaikan dengan ketentuan baru dalam waktu 2 tahun sejak peraturan ini diberlakukan.

(Pasal 32)


Berikut adalah tambahan pertanyaan dan jawaban terkait Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas:


11. Apa definisi dari Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)?

Jawaban:
APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu, dan dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi, untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau ruas jalan.

(Pasal 1 Ayat 1)


12. Apa fungsi utama dari APILL?

Jawaban:
APILL berfungsi untuk mengatur lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki dengan memberikan isyarat lampu yang menunjukkan kapan harus berhenti, waspada, atau berjalan.

(Pasal 6)


13. Apa arti dari setiap warna lampu pada APILL?

Jawaban:

  • Merah → Kendaraan harus berhenti.
  • Kuning →
    • Jika setelah hijau → Bersiap untuk berhenti.
    • Jika menyala bersama merah → Bersiap untuk berjalan.
  • Hijau → Kendaraan dapat berjalan.

(Pasal 7-9)


14. Bagaimana susunan pemasangan lampu pada APILL?

Jawaban:

  • Lampu tiga warna dapat disusun secara:
    • Vertikal: Merah di atas, kuning di tengah, hijau di bawah.
    • Horizontal: Dari kanan ke kiri → Merah, kuning, hijau.
  • Lampu dua warna disusun secara vertikal:
    • Merah di atas, hijau di bawah.
  • Lampu satu warna berupa kuning kelap-kelip atau merah untuk peringatan bahaya.

(Pasal 10-12)


15. Apa saja jenis pengaturan waktu siklus pada APILL?

Jawaban:
Ada dua jenis pengaturan waktu siklus:

  1. Terkoordinasi → Diatur oleh sistem pusat untuk menyamakan siklus beberapa APILL dalam satu jaringan lalu lintas.
  2. Tidak terkoordinasi, terdiri dari:
    • Siklus tetap → Tidak berubah sepanjang waktu.
    • Siklus semi-adaptif → Tetap di simpang mayor, berubah di simpang minor.
    • Siklus adaptif → Berubah sesuai dengan arus lalu lintas yang terjadi.

(Pasal 11-13)


16. Apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menentukan waktu siklus APILL?

Jawaban:

  • Faktor makroskopis:
    • Volume lalu lintas yang masuk dan keluar simpang.
    • Kapasitas jalan.
    • Komposisi kendaraan dan pejalan kaki.
    • Kecepatan dan antrian kendaraan.
  • Faktor mikroskopis:
    • Tundaan lalu lintas.
    • Konflik lalu lintas.
    • Percepatan kendaraan.

(Pasal 14)


17. Bagaimana spesifikasi teknis tiang penyangga APILL?

Jawaban:
Tiang penyangga APILL terdiri dari:
a. Tiang lurus
b. Tiang lengkung
c. Tiang siku
d. Tiang gawang (gantry)

(Pasal 22)


18. Di mana lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan APILL?

Jawaban:
APILL harus ditempatkan pada ruang manfaat jalan, dengan memperhatikan:

  • Geometri jalan
  • Jaringan lalu lintas
  • Situasi arus lalu lintas
  • Struktur tanah

APILL dapat dipasang pada:

  • Persimpangan jalan
  • Ruas jalan
  • Tempat penyeberangan pejalan kaki
  • Perlintasan sebidang dengan rel kereta api

(Pasal 30-34)


19. Apa saja ketentuan mengenai tinggi pemasangan APILL?

Jawaban:

  • Lampu tiga warna → Minimal 300 cm dari permukaan jalan.
  • Lampu dua warna → Antara 175 cm – 265 cm dari permukaan jalan.
  • Lampu satu warna → Minimal 300 cm dari permukaan jalan.
  • Jika ditempatkan di atas jalan → Minimal 500 cm dari permukaan jalan.

(Pasal 35)


20. Apakah ada batasan dalam pemasangan armatur APILL pada satu tiang?

Jawaban:
Ya, pada satu tiang penyangga hanya dapat dipasang maksimal 3 armatur.

(Pasal 36)


21. Apa saja hal yang dilarang terkait pemasangan APILL?

Jawaban:
Dilarang membangun atau memasang bangunan, utilitas, iklan, pepohonan, atau benda lain yang menghalangi APILL.

(Pasal 37)


22. Bagaimana prosedur penghapusan APILL?

Jawaban:
APILL dapat dihapus jika memenuhi salah satu dari kondisi berikut:

  1. Umur teknis mencapai 5 tahun.
  2. Ada perubahan kebijakan pengaturan lalu lintas.
  3. APILL mengalami kerusakan atau hilang.

(Pasal 29)


23. Apa yang harus dilakukan jika tidak ada ruang untuk memasang tiang APILL?

Jawaban:
Jika tidak tersedia ruang, APILL dapat dipasang pada:
a. Tembok
b. Kaki jembatan
c. Bagian jembatan layang
d. Tiang bangunan utilitas

(Pasal 38)


24. Bagaimana prosedur pembuatan APILL?

Jawaban:
APILL hanya boleh dibuat oleh badan usaha yang telah memenuhi syarat, yaitu:

  1. Memiliki bahan, perlengkapan, dan peralatan produksi yang sesuai standar.
  2. Memiliki tenaga kerja berkompetensi dalam bidang perlengkapan jalan.

Badan usaha harus terdaftar di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

(Pasal 30-31)


25. Apa yang terjadi dengan APILL yang sudah terpasang sebelum peraturan ini berlaku?

Jawaban:
APILL yang sudah terpasang sebelum peraturan ini berlaku harus menyesuaikan dalam waktu 2 tahun sejak peraturan ini diberlakukan.

(Pasal 32)



Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019: Ketentuan Perizinan Angkutan Orang dalam Trayek (Pasal 65–75)


Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019. Salah satu aspek penting yang diatur dalam regulasi ini adalah mekanisme perizinan bagi perusahaan angkutan umum, yang dijelaskan dalam Pasal 65 hingga Pasal 75. Artikel ini akan membahas ketentuan-ketentuan tersebut secara komprehensif.


Kewajiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang (Pasal 65)

Setiap perusahaan angkutan umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Izin ini dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perusahaan yang beroperasi telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebelum menyediakan layanan kepada masyarakat.


Bentuk Badan Hukum Perusahaan Angkutan Umum (Pasal 66)

Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan, perusahaan angkutan umum harus berbentuk badan hukum Indonesia. Bentuk badan hukum yang diizinkan meliputi:

  • Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  • Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  • Perseroan Terbatas (PT)
  • Koperasi

Ketentuan ini memastikan bahwa perusahaan yang beroperasi memiliki legalitas yang jelas dan terstruktur sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.


Persyaratan untuk Memperoleh Izin (Pasal 67)

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan, perusahaan angkutan umum wajib memenuhi persyaratan berikut:

  1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan.
  2. Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang dapat menampung jumlah kendaraan yang dimiliki.
  3. Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan, dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain.
  4. Memenuhi kebutuhan kendaraan sesuai hasil evaluasi dan penetapan kebutuhan kendaraan angkutan orang dalam trayek.

Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki kapasitas operasional yang memadai serta menjaga kualitas layanan angkutan umum.


Kerja Sama untuk Trayek Pemadu Moda (Pasal 68)

Untuk trayek pemadu moda (misalnya, trayek yang terintegrasi dengan bandara, stasiun kereta api, atau pelabuhan), pemohon izin wajib melakukan kerja sama dengan otorita atau badan pengelola. Otorita atau badan pengelola yang dimaksud mencakup:

  • Bandar udara
  • Stasiun kereta api
  • Pelabuhan

Kerja sama ini penting untuk memastikan integrasi yang efektif antara moda transportasi yang berbeda, sehingga meningkatkan kenyamanan dan efisiensi perjalanan penumpang.


Dokumen Izin Penyelenggaraan (Pasal 69)

Izin penyelenggaraan angkutan orang terdiri dari dua dokumen utama:

  1. Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan: Diberikan kepada pimpinan perusahaan dan berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya.
  2. Kartu Pengawasan Berupa Kartu Elektronik: Merupakan bagian dokumen perizinan pada setiap kendaraan bermotor umum dan harus diperbarui setiap tahun.

Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan minimal memuat informasi seperti nomor surat keputusan, jenis pelayanan, nama perusahaan, alamat perusahaan, identitas kendaraan, dan daya angkut. Kartu Pengawasan elektronik juga mencakup data teknis kendaraan seperti tanda nomor kendaraan, nomor rangka, dan lintasan trayek.


Pengembangan Usaha di Wilayah Lain (Pasal 71)

Perusahaan angkutan umum dapat mengembangkan usaha di kabupaten/kota lain dengan memenuhi persyaratan berikut:

  1. Membuka kantor cabang.
  2. Menunjuk penanggung jawab cabang perusahaan yang mewakili perusahaan angkutan umum.

Ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk memperluas cakupan layanannya, namun tetap dengan pengawasan yang ketat.


Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum (Pasal 72)

Perusahaan angkutan umum yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan wajib:

  1. Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan.
  2. Mematuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
  3. Melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
  4. Mengasuransikan tanggung jawab berupa iuran wajib asuransi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Memberikan perlindungan kepada penumpang, awak kendaraan, dan pihak ketiga atas risiko kecelakaan.

Kendaraan Cadangan (Pasal 73)

Perusahaan angkutan umum wajib menyediakan kendaraan cadangan untuk menggantikan kendaraan yang rusak atau tidak dapat melanjutkan perjalanan. Kendaraan cadangan harus memenuhi standar teknis dan laik jalan serta dilengkapi dengan kartu pengawasan elektronik.


Larangan Memperjualbelikan Izin (Pasal 74)

Setiap perusahaan angkutan umum dilarang memperjualbelikan atau mengalihkan izin penyelenggaraan angkutan orang kepada perusahaan lain. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah praktik ilegal yang dapat merugikan masyarakat dan merusak integritas sistem perizinan.


Pemberi Izin Berdasarkan Wilayah Operasi (Pasal 75)

Izin penyelenggaraan angkutan orang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan wilayah operasi trayek:

  1. Direktur Jenderal atas nama Menteri:
  • Trayek lintas batas negara.
  • Trayek antarkabupaten/kota yang melampaui wilayah satu provinsi (di luar wilayah Jabodetabek).
  • Trayek perkotaan yang melampaui wilayah satu provinsi (di luar wilayah Jabodetabek).
  • Trayek pedesaan yang melampaui wilayah satu provinsi.
  1. Kepala Badan atas nama Menteri:
  • Trayek antarkabupaten/kota yang melampaui wilayah satu provinsi di wilayah Jabodetabek.
  1. Gubernur:
  • Trayek antarkota yang melampaui wilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.
  • Trayek perkotaan yang melampaui wilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.
  • Trayek pedesaan yang melampaui wilayah satu kabupaten dalam satu provinsi.
  1. Gubernur DKI Jakarta:
  • Trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta.
  1. Bupati/Wali Kota:
  • Trayek perkotaan atau pedesaan yang berada dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Kesimpulan

Ketentuan dalam Pasal 65 hingga Pasal 75 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 menegaskan pentingnya perizinan dalam penyelenggaraan angkutan umum. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan angkutan umum diselenggarakan secara profesional, aman, dan sesuai dengan standar pelayanan minimal. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai bentuk badan hukum, persyaratan perizinan, dan pembagian kewenangan pemberian izin, diharapkan penyelenggaraan angkutan umum dapat lebih terorganisir dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

download Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019
https://peraturan.bpk.go.id/Details/129467/permenhub-no-15-tahun-2019

rekomendasi aplikasi UU LLAJ
https://fadliyudaprihadi.com/uullaj2009/



Download Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas

Berikut adalah rangkuman dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas:


1. Ketentuan Umum

Peraturan ini mengatur tentang rambu lalu lintas sebagai perlengkapan jalan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

2. Jenis Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas dibagi menjadi:

  • Rambu Peringatan: Memberi peringatan potensi bahaya di jalan.
  • Rambu Larangan: Menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jalan.
  • Rambu Perintah: Menyatakan perintah yang harus dipatuhi pengguna jalan.
  • Rambu Petunjuk: Memberikan informasi atau arahan bagi pengguna jalan.
  • Rambu Lalu Lintas Sementara: Digunakan dalam situasi khusus seperti jalan rusak, bencana alam, atau kecelakaan.

3. Spesifikasi Teknis Rambu

  • Rambu dapat berupa konvensional (menggunakan bahan reflektif) atau elektronik (informasi dapat diubah secara digital).
  • Bentuk, warna, dan simbol rambu telah ditetapkan dalam lampiran peraturan ini.
  • Ukuran rambu bervariasi sesuai dengan kecepatan kendaraan di jalan tersebut.

4. Penyelenggaraan Rambu Lalu Lintas

Tanggung jawab penyelenggaraan rambu lalu lintas dibagi berdasarkan jenis jalan:

  • Jalan nasional → Menteri Perhubungan
  • Jalan provinsi → Gubernur
  • Jalan kabupaten & desa → Bupati
  • Jalan kota → Walikota
  • Jalan tol → Penyelenggara jalan tol dengan persetujuan Menteri Perhubungan

5. Tata Cara Penempatan dan Pemasangan

  • Rambu dipasang di sisi kiri jalan, kecuali dalam kondisi tertentu bisa di sisi kanan atau di atas jalan.
  • Jarak dan ketinggian pemasangan diatur berdasarkan kecepatan kendaraan dan kondisi jalan.
  • Rambu tambahan bisa digunakan untuk memberikan informasi lebih lanjut.

6. Pemeliharaan dan Penghapusan Rambu

  • Rambu lalu lintas harus dipelihara secara berkala dan insidentil untuk memastikan tetap terlihat dan berfungsi dengan baik.
  • Rambu yang tidak lagi diperlukan dapat dihapus sesuai prosedur yang berlaku.

Kesimpulan

Peraturan ini bertujuan untuk memastikan standarisasi rambu lalu lintas agar dapat meningkatkan keselamatan dan keteraturan di jalan raya. Rambu harus sesuai dengan spesifikasi teknis, ditempatkan dengan benar, dan dipelihara secara berkala oleh pihak yang berwenang.


link download Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas
https://peraturan.bpk.go.id/Details/103683/permenhub-no-13-tahun-2014


rekomendasi aplikasi UU LLAJ
https://fadliyudaprihadi.com/uullaj2009/

Berikut adalah beberapa pertanyaan dan jawaban terkait Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas:


1. Apa yang diatur dalam PM 13 Tahun 2014?

Jawaban:
PM 13 Tahun 2014 mengatur tentang rambu lalu lintas, termasuk spesifikasi teknis, jenis-jenis rambu, penyelenggaraan, pemasangan, pemeliharaan, serta penghapusan rambu lalu lintas di Indonesia.


2. Apa saja jenis-jenis rambu lalu lintas menurut peraturan ini?

Jawaban:
Rambu lalu lintas dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:

  1. Rambu Peringatan → Memberikan peringatan tentang potensi bahaya di jalan.
  2. Rambu Larangan → Menyatakan larangan tertentu bagi pengguna jalan.
  3. Rambu Perintah → Menunjukkan kewajiban yang harus dipatuhi.
  4. Rambu Petunjuk → Memberikan informasi arah atau lokasi kepada pengguna jalan.
  5. Rambu Lalu Lintas Sementara → Digunakan dalam situasi khusus seperti kecelakaan, bencana, atau perbaikan jalan.

3. Siapa yang bertanggung jawab atas pemasangan rambu lalu lintas?

Jawaban:
Tanggung jawab pemasangan rambu lalu lintas berdasarkan jenis jalan:

  • Jalan nasional → Menteri Perhubungan
  • Jalan provinsi → Gubernur
  • Jalan kabupaten & desa → Bupati
  • Jalan kota → Walikota
  • Jalan tol → Penyelenggara jalan tol dengan persetujuan Menteri Perhubungan

4. Bagaimana spesifikasi teknis rambu lalu lintas?

Jawaban:

  • Rambu dapat berupa konvensional (menggunakan bahan reflektif) atau elektronik (informasi digital).
  • Warna, bentuk, dan simbol rambu telah ditetapkan dalam lampiran peraturan ini.
  • Ukuran rambu disesuaikan dengan kecepatan kendaraan di jalan tersebut.

5. Bagaimana tata cara pemasangan rambu lalu lintas?

Jawaban:

  • Rambu harus ditempatkan di sisi kiri jalan, kecuali dalam kondisi tertentu bisa di sisi kanan atau di atas jalan.
  • Ketinggian pemasangan antara 175 cm hingga 265 cm dari permukaan jalan.
  • Jarak pemasangan disesuaikan dengan kecepatan kendaraan dan kondisi jalan.

6. Apa itu rambu lalu lintas elektronik?

Jawaban:
Rambu lalu lintas elektronik adalah rambu yang informasinya dapat diubah secara digital dan digunakan untuk:

  • Informasi kondisi lalu lintas dan cuaca
  • Peringatan dan larangan
  • Pengaturan lalu lintas di persimpangan atau jalan tol

7. Bagaimana pemeliharaan rambu lalu lintas dilakukan?

Jawaban:
Pemeliharaan dilakukan dengan dua cara:

  1. Berkala → Mengecek kondisi rambu untuk memastikan masih dalam keadaan baik.
  2. Insidentil → Dilakukan jika ada kerusakan akibat kecelakaan, bencana alam, atau vandalisme.

8. Kapan rambu lalu lintas sementara digunakan?

Jawaban:
Rambu lalu lintas sementara digunakan dalam kondisi tertentu, seperti:

  • Jalan rusak atau perbaikan jalan
  • Bencana alam atau kecelakaan lalu lintas
  • Kegiatan keagamaan, kenegaraan, olahraga, atau budaya

9. Apa saja warna dasar yang digunakan pada rambu lalu lintas?

Jawaban:

  • Kuning → Rambu peringatan
  • Putih → Rambu larangan
  • Biru → Rambu perintah & petunjuk umum
  • Hijau → Rambu petunjuk jurusan dan batas wilayah
  • Coklat → Rambu petunjuk kawasan wisata
  • Jingga → Rambu peringatan sementara

10. Apa yang dilakukan jika rambu lalu lintas sudah tidak diperlukan lagi?

Jawaban:
Rambu lalu lintas yang sudah tidak diperlukan dapat dihapus berdasarkan evaluasi oleh pihak yang berwenang, seperti Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, atau pengelola jalan tol.


11. Apa yang dimaksud dengan papan tambahan pada rambu lalu lintas?

Jawaban:
Papan tambahan adalah pelat yang dipasang di bawah rambu lalu lintas untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai rambu tersebut, seperti arah, nilai tertentu, atau kata-kata tambahan.


12. Apa saja contoh penggunaan rambu lalu lintas elektronik?

Jawaban:
Rambu lalu lintas elektronik digunakan untuk:

  • Menampilkan piktogram atau simbol lalu lintas (seperti tanda larangan atau peringatan).
  • Menampilkan pesan teks seperti peringatan kemacetan atau cuaca buruk.
  • Menampilkan kombinasi simbol dan teks untuk memberikan informasi lebih lengkap.

13. Apa fungsi retro reflektif pada rambu lalu lintas?

Jawaban:
Retro reflektif adalah sistem pemantulan cahaya yang membuat rambu tetap terlihat jelas pada malam hari atau kondisi cuaca buruk dengan memantulkan cahaya ke arah sumbernya.


14. Bagaimana ketentuan pemasangan rambu di jalan tol?

Jawaban:

  • Rambu di jalan tol dipasang oleh penyelenggara jalan tol setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Perhubungan.
  • Harus ditempatkan dengan jarak yang cukup agar dapat dibaca oleh pengemudi dengan kecepatan tinggi.
  • Rambu petunjuk di jalan tol sering menggunakan warna hijau dengan tulisan putih.

15. Apa yang dimaksud dengan rambu batas akhir larangan?

Jawaban:
Rambu batas akhir larangan adalah rambu yang menandai berakhirnya suatu perintah atau larangan di jalan, seperti batas akhir larangan parkir atau batas akhir pembatasan kecepatan.


16. Apakah boleh ada lebih dari satu rambu dalam satu tiang?

Jawaban:
Tidak boleh lebih dari 2 (dua) buah daun rambu dalam satu tiang, kecuali dalam kondisi tertentu yang telah ditetapkan.


17. Apa yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi pemasangan rambu?

Jawaban:

  • Desain geometrik jalan → Sesuai dengan kondisi jalan.
  • Karakteristik lalu lintas → Harus mudah terlihat oleh pengguna jalan.
  • Kondisi tanah dan konstruksi → Rambu harus kokoh dan tidak mudah roboh.
  • Tidak terhalang benda lain → Seperti pohon, papan iklan, atau tiang listrik.

18. Bagaimana cara memastikan rambu lalu lintas tetap efektif?

Jawaban:

  • Melakukan pemeliharaan berkala untuk mengecek kondisi rambu.
  • Mengganti rambu yang pudar atau rusak akibat cuaca atau vandalisme.
  • Melakukan evaluasi apakah rambu masih diperlukan atau perlu dipindahkan.

19. Apa saja faktor yang mempengaruhi jarak pemasangan rambu peringatan?

Jawaban:

  • Kecepatan kendaraan: Semakin tinggi kecepatan, semakin jauh jarak pemasangan.
  • Kondisi jalan: Jalan lurus atau menikung mempengaruhi jarak rambu.
  • Kondisi cuaca: Jika sering berkabut, rambu bisa dipasang lebih dekat dan lebih sering diulang.

20. Bagaimana ketentuan warna untuk rambu sementara?

Jawaban:
Rambu lalu lintas sementara memiliki warna dasar jingga dengan garis tepi dan simbol hitam, agar lebih mencolok dan mudah dikenali oleh pengguna jalan.



21. Apa yang dimaksud dengan tiang rambu?

Jawaban:
Tiang rambu adalah batangan logam atau bahan lainnya yang digunakan untuk menempelkan atau melekatkan daun rambu agar bisa berdiri kokoh dan terlihat oleh pengguna jalan.


22. Apa saja bentuk tiang rambu lalu lintas?

Jawaban:
Tiang rambu lalu lintas dapat berbentuk:

  • Tiang tunggal
  • Tiang huruf F
  • Tiang kupu-kupu dengan tiang tunggal
  • Tiang gawang (gantry) dengan tiang ganda atau lebih

23. Apa saja contoh rambu peringatan?

Jawaban:
Contoh rambu peringatan antara lain:

  • Peringatan tikungan tajam ke kanan/kiri
  • Peringatan jalan licin
  • Peringatan daerah rawan longsor
  • Peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki
  • Peringatan perlintasan kereta api tanpa palang

24. Bagaimana ketentuan pemasangan rambu larangan parkir dan berhenti?

Jawaban:

  • Harus dipasang paling sedikit 30 meter dari titik larangan.
  • Jika larangan berlaku untuk jarak lebih jauh, harus ada pengulangan rambu.
  • Bisa dilengkapi dengan papan tambahan untuk memberi informasi lebih lanjut.

25. Apa saja contoh rambu perintah?

Jawaban:
Contoh rambu perintah antara lain:

  • Perintah belok kiri atau kanan
  • Perintah mengikuti arah tertentu
  • Perintah menggunakan jalur khusus (misal jalur sepeda atau busway)
  • Perintah batas kecepatan minimum

26. Apa yang dimaksud dengan rambu batas wilayah?

Jawaban:
Rambu batas wilayah adalah rambu petunjuk yang menunjukkan perbatasan suatu daerah, seperti:

  • “Selamat Datang di Kota Jakarta”
  • “Batas Akhir Kabupaten Bogor”

27. Bagaimana cara mengetahui arti dari suatu rambu lalu lintas?

Jawaban:
Arti rambu lalu lintas dapat diketahui dari:

  • Bentuknya (misal segitiga untuk peringatan, lingkaran merah untuk larangan).
  • Warna dasar dan warna simbol.
  • Simbol atau kata-kata yang tertulis pada rambu.

28. Apa ketentuan pemasangan rambu lalu lintas di jalan satu arah?

Jawaban:

  • Rambu dipasang di sisi kiri, tetapi dalam kondisi tertentu bisa di sisi kanan.
  • Jika tidak memungkinkan, rambu bisa ditempatkan di atas jalan.

29. Apa yang harus diperhatikan dalam pemasangan rambu di daerah tikungan?

Jawaban:

  • Rambu harus dipasang sebelum tikungan dengan jarak yang cukup agar terlihat.
  • Rambu pengarah tikungan (chevron sign) harus dipasang pada sisi luar tikungan.
  • Jika tikungan berbahaya, rambu bisa diperbanyak atau diulang.

30. Apa yang dimaksud dengan papan nama jalan?

Jawaban:
Papan nama jalan adalah rambu petunjuk yang menunjukkan nama jalan, biasanya dengan warna dasar hijau dan tulisan putih.


31. Apa saja rambu yang harus dipasang di perlintasan kereta api?

Jawaban:

  • Rambu peringatan perlintasan sebidang
  • Rambu peringatan pintu perlintasan kereta api
  • Rambu larangan berhenti di rel
  • Rambu tambahan tentang jarak ke rel (misal 150m, 300m, 450m)

32. Bagaimana aturan pemasangan rambu petunjuk di jalan tol?

Jawaban:

  • Rambu petunjuk harus berwarna hijau dengan tulisan putih.
  • Dipasang paling tidak 500 meter sebelum persimpangan atau pintu keluar.
  • Bisa diulang dengan jarak 250 meter sebelum lokasi tujuan.

33. Bagaimana ketentuan pemasangan rambu di persimpangan?

Jawaban:

  • Rambu pendahulu petunjuk jurusan harus dipasang sebelum persimpangan.
  • Rambu dapat dilengkapi dengan nomor rute jalan.
  • Jika ada banyak jalur, rambu bisa ditempatkan di atas jalan.

34. Apa yang harus dilakukan jika rambu lalu lintas rusak atau hilang?

Jawaban:

  • Melaporkan kepada Dinas Perhubungan atau pihak berwenang setempat.
  • Pemerintah wajib melakukan perbaikan atau penggantian rambu yang rusak atau hilang.

35. Apa yang dimaksud dengan rambu kampanye keselamatan lalu lintas?

Jawaban:
Rambu yang memberikan pesan keselamatan kepada pengguna jalan, misalnya:

  • “Utamakan Keselamatan, Bukan Kecepatan”
  • “Gunakan Helm untuk Keselamatan Anda”
  • “Jangan Berkendara Saat Mengantuk”

36. Apa perbedaan rambu tetap dan rambu sementara?

Jawaban:

  • Rambu tetap → Dipasang secara permanen dan mengatur lalu lintas sepanjang waktu.
  • Rambu sementara → Dipasang dalam kondisi tertentu seperti perbaikan jalan atau kecelakaan.

37. Bagaimana cara memastikan rambu tetap terlihat pada malam hari?

Jawaban:

  • Menggunakan bahan reflektif atau cat bercahaya.
  • Memasang lampu penerangan di dekat rambu.
  • Menggunakan rambu elektronik yang bisa menyala di malam hari.

38. Apa yang harus diperhatikan dalam desain rambu agar mudah dipahami?

Jawaban:

  • Gunakan simbol yang jelas dan universal.
  • Hindari tulisan yang terlalu panjang.
  • Gunakan warna kontras agar mudah terlihat.
  • Sesuaikan ukuran rambu dengan kecepatan lalu lintas.

39. Apa tujuan utama dari pemasangan rambu lalu lintas?

Jawaban:
Tujuan utama pemasangan rambu lalu lintas adalah untuk:

  • Meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
  • Membantu kelancaran arus lalu lintas.
  • Mengurangi risiko kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

40. Apa yang terjadi jika rambu tidak dipasang dengan benar?

Jawaban:
Jika rambu tidak dipasang dengan benar, maka bisa terjadi:

  • Kebingungan bagi pengendara.
  • Peningkatan risiko kecelakaan.
  • Ketidakefektifan aturan lalu lintas.
  • Kemacetan akibat salah paham dalam berkendara.




link download Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas
https://peraturan.bpk.go.id/Details/103683/permenhub-no-13-tahun-2014


rekomendasi aplikasi UU LLAJ
https://fadliyudaprihadi.com/uullaj2009/





Download Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ):

Berikut adalah rangkuman dari Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ):

Latar Belakang

Peraturan ini dibuat untuk menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas dan mengurangi risiko kecelakaan.

Isi Utama Perpres

  1. Definisi dan Ruang Lingkup
    • RUNK LLAJ adalah dokumen perencanaan keselamatan lalu lintas yang berlaku selama 20 tahun (2021-2040).
    • Dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan keselamatan lalu lintas.
  2. Visi, Misi, dan Strategi
    • Berorientasi pada pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
    • Fokus pada penguatan kebijakan dan regulasi yang mendukung keselamatan berlalu lintas.
  3. Program Nasional Keselamatan LLAJ
    Terdiri dari lima pilar utama, yaitu:
    • Pilar 1: Sistem yang berkeselamatan (dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional).
    • Pilar 2: Jalan yang berkeselamatan (Kementerian PUPR).
    • Pilar 3: Kendaraan yang berkeselamatan (Kementerian Perhubungan).
    • Pilar 4: Pengguna jalan yang berkeselamatan (Kepolisian RI).
    • Pilar 5: Penanganan korban kecelakaan (Kementerian Kesehatan).
  4. Rencana Aksi Keselamatan LLAJ (RAK LLAJ)
    • Dibuat setiap 5 tahun oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
    • Harus selaras dengan RUNK LLAJ dan diperbaharui secara berkala.
  5. Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
    • Evaluasi dilakukan setiap 3 bulan oleh masing-masing penanggung jawab pilar.
    • Laporan tahunan disusun oleh Menteri terkait dan disampaikan kepada Presiden.
    • RUNK LLAJ bisa dievaluasi setiap 5 tahun atau jika ada perubahan kebijakan nasional/global.
  6. Pendanaan
    • Bersumber dari APBN, APBD, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
  7. Pemberlakuan
    • Peraturan ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022.

Kesimpulan

Perpres ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dengan pendekatan sistematis dan terkoordinasi, melibatkan berbagai sektor dari pemerintah pusat hingga daerah. Lima pilar utama dijadikan landasan strategi untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan memastikan keselamatan pengguna jalan.

link Download Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ):

https://peraturan.bpk.go.id/Details/196125/perpres-no-1-tahun-2022


rekomendasi aplikasi UU LLAJ
https://fadliyudaprihadi.com/uullaj2009/