Pedoman Teknis Perekayasaan Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum

RANGKUMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR 271/HK.105/DRJD/96

Tentang Pedoman Teknis Perekayasaan Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum

Ditetapkan di Jakarta, 16 April 1996 | 38 halaman

1. Pengertian dan ruang lingkup

Dalam keputusan ini, Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum (TPKPU) terdiri atas dua jenis:

  1. Halte: tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang yang dilengkapi bangunan.
  2. Tempat Perhentian Bus (TPB): tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang tanpa harus dilengkapi bangunan halte.

Istilah penting lainnya:

  • Teluk Bus (Bus Bay): bagian perkerasan jalan yang diperlebar dan diperuntukkan sebagai tempat pemberhentian kendaraan umum.
  • Waktu pengisian (Boarding Time): waktu yang diperlukan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, dihitung sejak kendaraan berhenti sampai penumpang terakhir naik atau turun.
  • Waktu pengosongan (Clearance Time): waktu sejak penumpang terakhir naik atau turun sampai kendaraan mulai bergerak.

2. Tujuan pembangunan halte dan tempat perhentian bus

Perekayasaan TPKPU bertujuan untuk:

  1. Menjamin kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas.
  2. Menjamin keselamatan pengguna angkutan umum.
  3. Menjamin keselamatan penumpang ketika naik dan turun kendaraan.
  4. Memudahkan perpindahan moda angkutan umum.

3. Persyaratan umum penempatan halte

Tempat perhentian kendaraan penumpang umum harus memenuhi persyaratan berikut:

  • Berada di sepanjang rute angkutan umum atau bus.
  • Terletak pada jalur pejalan kaki dan dekat dengan fasilitas pejalan kaki.
  • Diarahkan dekat dengan pusat kegiatan atau kawasan permukiman.
  • Dilengkapi dengan rambu petunjuk.
  • Tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

4. Jenis dan fasilitas tempat perhentian

A. Fasilitas utama

Fasilitas halteFasilitas TPB
Identitas halte (nama/nomor)Rambu petunjuk
Rambu petunjukPapan informasi trayek
Papan informasi trayekIdentitas TPB (nama/nomor)
Lampu penerangan
Tempat duduk

B. Fasilitas tambahan

Fasilitas tambahan yang dapat disediakan meliputi:

  1. Telepon umum.
  2. Tempat sampah.
  3. Pagar.
  4. Papan iklan atau pengumuman.

Khusus pada persimpangan, fasilitas tambahan tidak boleh mengganggu ruang bebas pandang pengemudi.

5. Perencanaan jarak antarhalte

Dokumen menetapkan jarak tempat perhentian berdasarkan karakteristik tata guna lahan.

ZonaTata guna lahanLokasiJarak antarhalte
1Pusat kegiatan sangat padat (CBD, pasar, pertokoan)Kota200–300 m
2Padat (perkantoran, sekolah, jasa)Kota300–400 m
3PermukimanKota300–400 m
4Campuran padat (perumahan, sekolah, jasa)Pinggiran300–500 m
5Campuran jarang (perumahan, ladang, sawah, tanah kosong)Pinggiran500–1.000 m

Catatan: Jarak 200 meter hanya digunakan apabila sangat diperlukan. Jarak yang umumnya digunakan untuk kawasan pusat kegiatan sangat padat adalah 300 meter.Poin penting Jarak antarhalte harus mempertimbangkan intensitas kegiatan dan karakteristik kawasan, bukan ditentukan secara seragam untuk seluruh wilayah.

6. Tata letak halte terhadap ruang lalu lintas

Beberapa ketentuan teknis penempatan halte adalah:

ParameterKetentuan
Jarak maksimal dari fasilitas penyeberangan pejalan kaki100 m
Jarak minimal halte dari persimpangan50 m
Jarak dari gedung yang membutuhkan ketenangan (rumah sakit, tempat ibadah)100 m
Lebar trotoar pada ilustrasi tata letakLebih dari 1,5 m
Lebar halte pada ilustrasi tata letakLebih dari 2 m
Panjang halte pada ilustrasi tata letakLebih dari 4 m

Penempatan halte terhadap persimpangan menggunakan dua pendekatan:

  • Farside: halte ditempatkan setelah persimpangan.
  • Nearside: halte ditempatkan sebelum persimpangan.

Penempatannya disesuaikan dengan kondisi geometrik jalan, arus lalu lintas, antrean kendaraan, serta kebutuhan pergerakan angkutan umum.

7. Pengelompokan 10 jenis tempat perhentian

Dokumen membagi tempat perhentian menjadi 10 kelompok berdasarkan tingkat pemakaian, ketersediaan lahan, trotoar, kebutuhan perlindungan, dan kemungkinan pembangunan teluk bus.

KelompokKarakteristik tempat perhentian
1Halte terintegrasi dengan fasilitas pejalan kaki dan dilengkapi teluk bus.
2TPB terintegrasi dengan fasilitas pejalan kaki dan dilengkapi teluk bus.
3Halte terintegrasi dengan fasilitas pejalan kaki tanpa teluk bus.
4TPB terintegrasi dengan fasilitas pejalan kaki tanpa teluk bus.
5Halte tidak terintegrasi dengan trotoar, tetapi dilengkapi teluk bus.
6TPB tidak terintegrasi dengan trotoar, tetapi dilengkapi teluk bus.
7Halte tidak terintegrasi dengan trotoar dan tanpa teluk bus, dengan tingkat pemakaian tinggi.
8TPB tidak terintegrasi dengan trotoar dan tanpa teluk bus, dengan tingkat pemakaian rendah.
9Halte pada jalan dengan lebar terbatas (kurang dari 5,75 m), tetapi permintaan tinggi.
10Tempat perhentian pada lahan terbatas yang tidak memungkinkan pembangunan teluk bus; hanya disediakan TPB dan rambu larangan menyalip.

Prinsip pemilihan kelompok: Penentuan jenis tempat perhentian harus mempertimbangkan kondisi fisik jalan, ketersediaan trotoar, kebutuhan perlindungan penumpang, volume pengguna, serta ketersediaan lahan untuk teluk bus.

8. Standar rancang bangun halte

A. Daya tampung halte

Halte dirancang untuk menampung:

20 orang

Kapasitas penumpang per halte pada kondisi biasa.

10 orang

Posisi berdiri

10 orang

Posisi duduk

Ketentuan dimensi dan ruang penumpang:

ParameterStandar
Ruang gerak setiap penumpang90 cm × 60 cm
Jarak bebas antarpenumpang dalam kota30 cm
Jarak bebas antarpenumpang antarkota60 cm
Panjang tempat henti kendaraan12 m
Lebar tempat henti kendaraan2,5 m
Ukuran minimum bangunan perlindungan (lindungan)4 m × 2 m

B. Standar teluk bus

Teluk bus dirancang untuk memungkinkan kendaraan berhenti tanpa mengganggu arus lalu lintas utama.

Beberapa jenis teluk bus yang diperlihatkan dalam dokumen:

  1. Single Bus Lay By: teluk bus tunggal.
  2. Multi-Bus Lay By: teluk bus untuk beberapa kendaraan.
  3. Single Bus/Multi-Stop Lay By: teluk bus untuk tempat henti berdekatan.
  4. Open-Ended Lay By: teluk bus terbuka.
  5. Combined Lay By: teluk bus yang dikombinasikan dengan lajur parkir dan bongkar muat.
  6. Lay By with Sub-Standard Depth: teluk bus untuk lahan terbatas.
  7. Lay By Incorporating Side Road: teluk bus yang berdekatan dengan jalan akses.

Dimensi utama yang ditunjukkan dalam gambar teknis meliputi:

  • Panjang bagian masuk: 20 m.
  • Panjang bagian pemberhentian: 12 m.
  • Panjang bagian keluar: 20 m.
  • Lebar teluk bus standar: minimal 2,75 m.
  • Pada lahan terbatas, terdapat desain dengan lebar minimal 3 m sebagaimana ilustrasi khusus dalam dokumen.

C. Bangunan halte

Dokumen memberikan tiga alternatif desain bangunan halte.

Ketentuan umum:

  • Bahan bangunan disesuaikan dengan kondisi setempat.
  • Luas efektif minimum halte memiliki panjang lebih dari 4 meter dan lebar lebih dari 2 meter.
  • Dilengkapi tempat duduk dan papan informasi trayek.

Bus Stop Shelter Front, Side Elevation with Ground and Roof PlanFlat Top Roof Bus Stop Shelter Open Front Model FRBSSFOPWartehalle MHB – „Futural-R“10

Ilustrasi visual umum bangunan halte, bukan gambar teknis asli dari dokumen.

9. Perhitungan kebutuhan teluk bus

Dokumen memberikan rumus untuk menentukan jumlah kebutuhan teluk bus berdasarkan jumlah penumpang, kapasitas kendaraan, waktu pengisian, dan waktu pengosongan.

Rumus:\[ N=\frac{P}{S}\times\frac{(B\times S)+C}{3600} \]

Keterangan:

SimbolPengertianSatuan
NJumlah kebutuhan teluk busUnit
PJumlah penumpang maksimalOrang/jam
SKapasitas angkutan umumOrang/kendaraan
BWaktu pengisian (boarding time)Detik
CWaktu pengosongan (clearance time)Detik

Contoh perhitungan berdasarkan dokumen

Diketahui:

  • Jumlah penumpang maksimal (P) = 284 orang/jam.
  • Kapasitas angkutan umum (S) = 40 orang/kendaraan.
  • Waktu pengisian (B) = 30 detik.
  • Waktu pengosongan (C) = 5 detik.

Perhitungan:\[ N=\frac{284}{40}\times\frac{(30\times40)+5}{3600} \]\[ N=7,1\times\frac{1205}{3600} \]\[ N=7,1\times0,3347 \]\[ N=2,376 \]

Hasil perhitungan:

2 unit teluk bus

Dibulatkan ke atas agar dapat menampung kebutuhan kendaraan pada saat yang sama.

Artinya, diperlukan teluk bus yang mampu menampung dua bus secara bersamaan.

10. Kesimpulan dan penerapan dalam perencanaan transportasi

Berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor 271/HK.105/DRJD/96, beberapa prinsip penting dalam perencanaan halte adalah:

1. Penempatan berdasarkan tata guna lahan. Jarak antarhalte harus disesuaikan dengan kepadatan kawasan, mulai dari 200–300 meter di pusat kegiatan sangat padat hingga 500–1.000 meter di kawasan campuran jarang.

2. Keselamatan pejalan kaki. Halte harus terhubung dengan fasilitas pejalan kaki dan memperhatikan jarak terhadap fasilitas penyeberangan.

3. Tidak mengganggu lalu lintas. Pembangunan teluk bus dapat menjadi solusi agar kendaraan umum tidak berhenti langsung pada lajur lalu lintas utama.

4. Menyesuaikan kondisi geometrik jalan. Pemilihan jenis halte harus mempertimbangkan lebar jalan, ketersediaan trotoar, ruang milik jalan, serta ketersediaan lahan.

5. Memperhatikan kebutuhan pengguna. Kapasitas halte dan jumlah teluk bus perlu dihitung berdasarkan jumlah penumpang dan frekuensi kendaraan.

6. Menyediakan fasilitas minimum. Identitas halte, rambu, informasi trayek, penerangan, dan tempat duduk merupakan fasilitas utama halte.

11. Checklist data survei untuk perencanaan halte

Untuk menerapkan pedoman ini dalam kegiatan perencanaan halte di Kota Tarakan, berikut data yang sebaiknya dikumpulkan:

No.Data yang dikumpulkan
1Lokasi dan koordinat calon halte
2Rute dan trayek angkutan umum
3Tata guna lahan sekitar
4Jarak terhadap halte terdekat
5Lebar jalan dan jumlah lajur
6Lebar trotoar dan kondisi pedestrian
7Volume lalu lintas
8Jumlah penumpang naik dan turun
9Frekuensi kendaraan angkutan umum
10Waktu naik dan turun penumpang
11Ketersediaan lahan untuk teluk bus
12Jarak terhadap persimpangan dan penyeberangan

Catatan penting: Rangkuman ini menjelaskan isi dokumen tahun 1996 sebagaimana tercantum dalam file yang diunggah. Ketentuan tersebut belum diverifikasi terhadap peraturan terbaru atau status keberlakuannya.

Untuk pekerjaan teknis Dishub, saya menyarankan agar pedoman ini digunakan sebagai referensi historis dan teknis, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap regulasi yang berlaku saat ini sebelum dijadikan dasar penetapan standar pembangunan halte.

Download Pedoman Teknis Perekayasaan Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum
https://drive.google.com/file/d/0B79tMYph7q2WRHVzYlN6MV9Fa1U/view?resourcekey=0-FSeKh0qBZJVYZPdkknyOeQ

rekomendasi aplikasi UU LLAJ
http:// https://fadliyudaprihadi.com/uullaj2009/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *