1. Pendahuluan
Parkir merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan. Keberadaan fasilitas parkir diperlukan untuk menunjang aktivitas masyarakat, baik dalam kegiatan perdagangan, perkantoran, pelayanan publik, maupun kegiatan sosial lainnya.
Dalam penyelenggaraannya, pelayanan parkir tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat untuk memarkirkan kendaraan, tetapi juga menyangkut aspek pengelolaan, pemungutan pajak dan retribusi, pengaturan lalu lintas, serta pembagian kewenangan antara pemerintah dan pihak swasta.
Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai dasar hukum penyelenggaraan pelayanan parkir agar setiap jenis layanan parkir dapat dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan materi yang disampaikan, pelayanan parkir dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:
- Jasa parkir atau penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.
- Tempat khusus parkir milik pemerintah.
- Parkir tepi jalan umum.
Ketiga jenis pelayanan tersebut memiliki karakteristik dan dasar hukum yang berbeda, khususnya dalam hal penyelenggaraan, pengelolaan, serta mekanisme pemungutan pendapatan daerah.
2. Jasa Parkir
2.1 Pengertian dan penyelenggaraan jasa parkir
Jasa parkir merupakan pelayanan penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 43 ayat (2), penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dalam bentuk:
- Usaha khusus perparkiran.
- Penunjang usaha pokok.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat dilakukan oleh pihak swasta maupun pelaku usaha, baik sebagai kegiatan usaha utama maupun sebagai fasilitas pendukung kegiatan usaha.
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) Pasal 1 angka 48 memberikan pengertian bahwa jasa parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir.
Jasa tersebut dapat disediakan berkaitan dengan kegiatan usaha pokok maupun sebagai suatu usaha tersendiri, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor.
2.2 Jasa parkir sebagai objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, jasa parkir merupakan salah satu objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
Pasal 1 angka 42 menjelaskan bahwa PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
Selanjutnya, Pasal 50 menyebutkan bahwa objek PBJT meliputi penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu, yang terdiri atas:
- Makanan dan/atau minuman.
- Tenaga listrik.
- Jasa perhotelan.
- Jasa parkir.
- Jasa kesenian dan hiburan.
Dengan demikian, jasa parkir yang diselenggarakan oleh pelaku usaha dapat menjadi objek PBJT dan merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah.
2.3 Ruang lingkup jasa parkir
UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 54 ayat (1) menjelaskan bahwa jasa parkir meliputi:
- Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.
- Pelayanan memarkirkan kendaraan atau parkir valet.
Namun, tidak semua penyelenggaraan tempat parkir dikenakan PBJT. Pasal 54 ayat (2) mengatur beberapa jenis jasa parkir yang dikecualikan, yaitu:
- Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
- Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
- Jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.
Pengecualian tersebut penting dipahami agar terdapat kejelasan dalam menentukan jenis pelayanan parkir yang menjadi objek pajak daerah.
2.4 Tarif PBJT jasa parkir
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (1), tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
Ketentuan ini memberikan batas maksimal tarif yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah.
Dengan demikian, pengenaan PBJT terhadap jasa parkir harus memperhatikan ketentuan tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah masing-masing.
3. Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah
Tempat khusus parkir merupakan fasilitas parkir yang disediakan pemerintah di luar badan jalan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Penyelenggaraan tempat khusus parkir milik pemerintah memiliki mekanisme pengelolaan pendapatan yang berbeda dengan jasa parkir yang diselenggarakan oleh pelaku usaha swasta.
Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengelolaan tempat khusus parkir milik pemerintah berkaitan dengan ketentuan mengenai retribusi daerah.
3.1 Jenis retribusi daerah
Pasal 87 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa jenis retribusi terdiri atas:
- Retribusi Jasa Umum.
- Retribusi Jasa Usaha.
- Retribusi Perizinan Tertentu.
Ketiga jenis retribusi tersebut merupakan bentuk pungutan daerah atas pelayanan atau pemberian izin tertentu yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.2 Tempat khusus parkir sebagai objek Retribusi Jasa Usaha
Pasal 88 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2022 mengatur jenis penyediaan atau pelayanan barang dan jasa yang menjadi objek Retribusi Jasa Usaha.
Salah satu jenis pelayanan yang disebutkan adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
Selain itu, objek Retribusi Jasa Usaha juga meliputi:
- Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan, termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
- Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat menjadi objek Retribusi Jasa Usaha.
Hal ini membedakan pengelolaan tempat khusus parkir milik pemerintah dengan jasa parkir komersial yang diselenggarakan oleh pihak swasta dan dikenakan PBJT sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Parkir Tepi Jalan Umum
Parkir tepi jalan umum merupakan fasilitas parkir yang memanfaatkan bagian jalan tertentu sebagai tempat parkir kendaraan.
Berbeda dengan tempat khusus parkir yang berada di luar badan jalan, parkir tepi jalan umum menggunakan ruang milik jalan sehingga penyelenggaraannya harus memperhatikan aspek keselamatan, kelancaran, ketertiban, dan kapasitas lalu lintas.
4.1 Dasar hukum penyelenggaraan parkir tepi jalan umum
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 43 ayat (3) mengatur bahwa fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota.
Penyelenggaraan fasilitas parkir tersebut harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak semua ruas jalan dapat digunakan sebagai lokasi parkir. Penetapan lokasi parkir harus memperhatikan ketentuan penyelenggaraan lalu lintas dan kebutuhan pengaturan ruang jalan.
Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi perhubungan perlu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lokasi parkir tepi jalan umum.
4.2 Parkir tepi jalan umum sebagai objek Retribusi Jasa Umum
Selain mengatur aspek teknis penyelenggaraan parkir, UU Nomor 1 Tahun 2022 juga mengatur aspek pemungutan pendapatan daerah dari pelayanan parkir tepi jalan umum.
Pasal 88 ayat (1) menyebutkan bahwa jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
- Pelayanan kesehatan.
- Pelayanan kebersihan.
- Pelayanan parkir tepi jalan umum.
- Pelayanan pasar.
- Pengendalian lalu lintas.
Berdasarkan ketentuan tersebut, pelayanan parkir tepi jalan umum merupakan salah satu jenis pelayanan yang dapat dikenakan Retribusi Jasa Umum oleh pemerintah daerah.
Dengan demikian, penerimaan dari pelayanan parkir tepi jalan umum memiliki karakteristik yang berbeda dengan penerimaan dari jasa parkir swasta maupun tempat khusus parkir milik pemerintah.
5. Perbedaan Tiga Jenis Pelayanan Parkir
Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam materi, terdapat perbedaan mendasar antara ketiga jenis pelayanan parkir, baik dari segi lokasi penyelenggaraan maupun jenis pungutan daerahnya.
| Aspek | Jasa Parkir | Tempat Khusus Parkir Pemerintah | Parkir Tepi Jalan Umum |
|---|---|---|---|
| Lokasi | Di luar badan jalan | Di luar badan jalan | Di dalam ruang milik jalan |
| Penyelenggara | Perseorangan atau badan hukum | Pemerintah daerah | Pemerintah daerah |
| Dasar pungutan | PBJT | Retribusi Jasa Usaha | Retribusi Jasa Umum |
| Dasar hukum utama | UU 22/2009 dan UU 1/2022 | UU 1/2022 Pasal 87 dan 88 | UU 22/2009 Pasal 43 dan UU 1/2022 Pasal 88 |
6. Kesimpulan
Penyelenggaraan pelayanan parkir memiliki dasar hukum dan mekanisme pengelolaan yang berbeda berdasarkan jenis fasilitas serta pihak yang menyelenggarakannya.
Secara umum, terdapat tiga jenis pelayanan parkir yang perlu dibedakan, yaitu:
Pertama, jasa parkir, merupakan penyediaan atau penyelenggaraan fasilitas parkir di luar badan jalan yang dapat dilakukan oleh perseorangan maupun badan hukum. Jasa parkir yang memenuhi ketentuan merupakan objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
Kedua, tempat khusus parkir milik pemerintah, merupakan fasilitas parkir yang disediakan pemerintah daerah di luar badan jalan. Pelayanan ini termasuk dalam objek Retribusi Jasa Usaha.
Ketiga, parkir tepi jalan umum, merupakan fasilitas parkir yang menggunakan ruang milik jalan pada lokasi tertentu di jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota. Pelayanan ini termasuk dalam objek Retribusi Jasa Umum.
Pemahaman terhadap perbedaan ketiga jenis pelayanan parkir tersebut sangat penting bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan, dalam melaksanakan pengelolaan, pengawasan, penataan lokasi parkir, serta optimalisasi pendapatan daerah.
rekomendasi aplikasi UU LLAJ
http:// https://fadliyudaprihadi.com/uullaj2009/
