Bab VI Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Bag 4. Terminal Paragraf 4. Lingkungan Kerja Terminal Pasal 39

Pasal 39 (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal. (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal. (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota, khusus Provinsi Daerah Khusus Ibukota …

Bab XX Ketentuan Pidana Pasal 308

Pasal 308 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang: a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a; b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam …

Bab XIII Pengembangan Industri dan Teknologi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bag. 3 Pengembangan Industri dan Teknologi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 222

Bagian Ketiga Pengembangan Industri dan Teknologi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 222 (1) Pemerintah wajib mengembangkan industri dan teknologi prasarana yang menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2) Pengembangan industri dan teknologi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan secara terpadu dengan dukungan semua sektor terkait. (3) Pengembangan …

Bab XIII Pengembangan Industri dan Teknologi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bag. 2 Pengembangan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor Pasal 220

Bagian Kedua Pengembangan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor Pasal 220 (1) Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf a dan pengembangan riset rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh: a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah; c. badan hukum; d. lembaga penelitian; dan/atau e. perguruan tinggi. (2) Pengembangan …

Bab X Angkutan Bag. 13 Industri Jasa Angkutan Umum Pasal 199

Sanksi Administratif Pasal 199 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Pasal 168, Pasal 173, Pasal 177, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, dan Pasal 193 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. pembekuan izin; dan/atau d. pencabutan izin. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria …

Bab X Angkutan Bag. 10 Subsidi Angkutan Penumpang Umum Pasal 185

Bagian Kesepuluh Subsidi Angkutan Penumpang Umum Pasal 185 (1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi angkutan Penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. —————————————————————————– pasal ini telah diubah oleh UU nomor 11 …

Bab X Angkutan Bag. 8 Pengusahaan Angkutan Paragraf 4 Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat Pasal 180

Paragraf 4 Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat Pasal 180 (1) Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan rekomendasi dari instansi terkait. (2) Izin penyelenggaraan angkutan alat berat sebagaimana …

Bab X Angkutan Bag. 8 Pengusahaan Angkutan Paragraf 3 Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek Pasal 179

Paragraf 3 Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek Pasal 179 (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b diberikan oleh: a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani: 1. angkutan taksi yang wilayah …

Bab X Angkutan Bag. 8 Pengusahaan Angkutan Paragraf 2 Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Pasal 178

Pasal 178 Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. << Sebelumnya           Selanjutnya >> —————————————————————————– pasal ini telah diubah oleh UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pasal 178 dihapus

Bab X Angkutan Bag. 8 Pengusahaan Angkutan Paragraf 2 Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Pasal 177

Pasal 177 Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib: a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan; dan b. mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1). —————————————————————————– pasal ini telah diubah oleh UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pasal 177 dihapus << …